Memang bukan rahasia lagi bahwa peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965(G 30 S/PKI -1965)telah menelan korban ratusan ribu jiwa,bahkan terdapat laporan bahwa korban jauh lebih banyak dari itu. Peristiwa tersebut bisa disebut sebagai salah satu”Tragedi kemanusiaan” terbesar di era perang dingin, yang seiring awal runtuhnya rejim Orde lama pro Blok Timur dan munculnya rejim Orde baru pro Blok barat.
Peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965 yang merupakan salah satu” lembaran hitam”dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia memang terdapat berbagai pelanggaran hak asasi manusia(HM)yang berat,tetapi sangat sulit untuk diungkapkan soalnya terkait institusi-isntitusi negara waktu itu.Bahkan peristiwa tersebut juga kononnya merupakan bagian dari skenario Blok barat dalam konteks merangkul Indonesia supaya menjauhi Blok Timur,sehingga tidak bisa dipungkiri peristiwa G 30 S/PKI 1965 melibatkan agen-agen asing.
Meskipun sudah demikian berkibarnya PKI dan ormas-ormasnya ,yang seringkali melakukan berbagai kejahatan sehingga menimbulkan berbagai kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia.Namun Presiden Sukarno waktu itu tidak pernah merencanakan untuk membubarkannya,maka PKI menjadi organisasi terbesar di dunia dengan berbagai ormasnya .
Kebesarannya itu membuatnya sangat arogan,yang secara terang-terangan mengancam Ormas(organisasi masyarakat) lainnya terutama yang berseberangan politik dan ideologi dengan PKI.PKI pimpinan DN .Aidit menggelorakan gerkan progresif revolusioner dengan menjarah lahan-lahan lalu membagi-bagikannya kepada rakyat ,sebagai cara-cara untuk meraih dukungan masyarakat.
Memang sangat disayangkan sebab setelah pemberontahan G 30 S/PKI tahun 1965 berhasil ditumpas,lalu terjadilah berbagai gerakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tanpa bisa dikendalikan ,ataupun disinyalir terdapat suatu “pembiaran”sehingga terjadilah “Tragedi Kemanusian” tersebut.Dalam konteks ini maka sekiranya memang masalah itu mau diusut tuntas,maka akan merupakan suatu proses pengusutan terbesar abad ini.
Mengamati penegakan supremasi hukum yang ada di Indonesia saat ini begitu lemah,maka sangat mustahil untuk memeja hijaukan segala ekses yang ditimbulkan oleh G 30 S/PKI tahun 1965   itu .Masalah-masalah pelanggaran HAM yang terjadi antara tahun 1980-an sampai tahun 2000-an saja tidak terseselesaikan, seperti  tragedi Talang Sari(Lampung),Haur Koneng(Jabar),Beutong Ateuh(Aceh),T.Priuk,Trisakti(DKI), Penculikan aktifis tahun 1998,kasus Munir dan konflik rakyat dengan perkebunan dan pertambangan dan  masih banyak lagi.

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu, bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara perorangan ataupun kelompok. Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu : a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi : Pembunuhan masal (genisida) Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan Penyiksaan Penghilangan orang secara paksa Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi : Pemukulan Penganiayaan Pencemaran nama baik Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya Menghilangkan nyawa orang lain Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah dan lain-lain. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti : a. Kasus Tanjung Priok (1984) Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim (1994) Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996) Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas. d. Peristiwa Aceh (1990) Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998) Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang). f. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998) Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka). g. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat (1999) Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelang dan pasca jejak pendapat 1999 di timor timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste kepada dua kepala negara terkait. h. Kasus Ambon (1999) Peristiwa yang terjadi di Ambon ni berawal dari masalah sepele yang merambat kemasala SARA, sehingga dinamakan perang saudara dimana telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak korban. i. Kasus Poso (1998 – 2000) Telah terjadi bentrokan di Poso yang memakan banyak korban yang diakhiri dengan bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKAUB) di kabupaten Dati II Poso. j. Kasus Dayak dan Madura (2000) Terjadi bentrokan antara suku dayak dan madura (pertikaian etnis) yang juga memakan banyak korban dari kedua belah pihak. k. Kasus TKI di Malaysia (2002) Terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia dari persoalan penganiayaan oleh majikan sampai gaji yang tidak dibayar.

dwi komando rakyat

Melihat perkembangan konflik RI – Malaysia akhir-akhir ini membuat saya (penulis) ingin membuat tulisan yang alhamdulillah pada akhirnya dapat saya sharing dengan teman pembaca lainnya. Tulisan ini saya buat bukan untuk provokasi, tapi lebih untuk mencoba kembali melihat masa lalu negeri ini sebagai cerminan kita untuk menjalani kehidupan hari ini dan merencanakan kehidupan dimasa yang akan datang…. Ok….

Langsung aja dech….

Pernahkah anda mendengar istilah “Dwikora”?? Dwikora adalah akronim dari Dwi Komando Rakyat. Dwikora merupakan slogan yang diungkapkan presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 dalam rangka mengganyang Malaysia. Berikut adalah isi Dwi Komando Rakyat:

1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia

2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia

Aksi tersebut dilakukan Soekarno karena Malaysia dianggap sudah tidak menghormati Indonesia melalui aksi demonstrasi anti Indonesia pada tanggal 17 September 1963 di Kuala Lumpur dengan cara menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang Negara Garuda Pancasila ke hadapan Tuanku Abdul Rahman Perdana Menteri Malaysia saat itu dan memaksanya untuk menginjak Garuda. Sejak saat itulah kemarahan Soekarno atas Malaysia mencapai puncaknya yang pada akhirnya memunculkan komando Dwikora.

Sebenarnya awal konflik Indonesia – Malaysia ini diawali oleh peristiwa klaim federasi Malaysia atas wilayah Brunei, Sabah, Serawak dan Singapura yang akan digabung menjadi persekutuan tanah Melayu (tahun 1961). Peristiwa ini membuat presiden Soekarno dan beberapa negara lain kecewa. Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia ini sebagai proyek Nekolim (Neo-Kolonialisme dan Imperialisme) baru di kawasan Asia Tenggara yang dipimpin Inggris serta tidak sesuai dengan perjanjian Manila (Manila Accord).

Pasca demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, pada tanggal 20 januari 1963 Indonesia melalui Mentri Luar Negeri Soebandrio menyatakan sikap bermusuhan terhadap Malaysia. sejak saat itulah kemudian muncul istilah “Ganyang Malaysia” dan “Dwikora” yang disebut oleh Soekarno sebagai upaya menjaga martabat Negara Republik Indonesia.

Ternyata selain Indonesia ada tiga Negara lain yang kecewa dan mengecam perbuatan Malaysia pada tahun yang sama. Negara-negara tersebut adalah :

1. 1. Brunei

Sejak aksi klaim wilayah oleh Malaysia, di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara(TNKU) memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei yang dianggap telah bekerjasama dengan Inggris, menguasai ladang minyak dan menyandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris (British Far Eastern Command) mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi, dan pada 17 April 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir.

1. 2. Filipina

Filipina memiliki hubungan sejarah dengan kesultanan Sulu di daerah Sabah dan menganggapnya sebagai bagian dari wilayahnya. Dan ketika Malaysia melakukan aksi klaim wilayah, Filipina menyatakan kekecewaannya dan secara tegas menolak federasi Malaysia dan mengutuk tindakan tersebut. Meskipun tidak turut serta dalam perang, namun Filipina berani memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia sebelum Malaysia meresmikan Negara federasinya (16 September 1963)

2. 3. Singapura

Sebenarnya Negara ini yang paling tidak tegas terkait aksi klaim Malaysia di tahun 1961 tersebut. Tapi pada akhir peresmian pembentukan negara federasi Malaysia (16 September 1963) Singapura menyatakan sikap ketidaksetujuannya dan keluar dari anggota Negara federasi.

Perang dunia I dan II

 PERANG DUNIA 1 dan 2

Sebelum Perang Dunia terjadi, seorang filsuf Inggris pernah berkata “ Hommo Hamini Lupus “ artinya Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Perkataan ini akhirnya terbukti dengan pecahnya perang Dunia yang melibatkan banyak Negara didunia. Perang Dunia terjadi setelah Negara – Negara Eropa mengalami Revolusi industry. Kehancuran dan penderitaan yang diakibatkan peperangan,akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Bagaimanapun setiap manusia menghendaki perdamaian,namun perjalanan sejarah manusia mencatat setiap kali peperangan selalu membawa bencana dan penderitaan kepada manusia itu sendiri, begitu pula perang – perang besar yang terjadi pada abad ke 20 seperti PD I (1914-1918) dan juga Perang Teluk (Gulf war) 1991 antara Irak dengan Negara – Negara sekutu dibawah komando Amerika serikat.

Perang Dunia I (1914-1918)

Sebab-sebab Perang Dunia I

Sebab Umum

1. Terjadi pertentangan antara Negara-negara Eropa :
   1. Pertentangan Jerman – prancis

Dendam yang sudah lama, saat kaisar Jerman Wilhelm I dinobatkan di istana Versailles setelah perancis mengalami kekalahan. Beberapa daerah Industri Prancis seperti Elzas dan Lotharingen yang berada di perbatasan Jerman direbut oleh Jerman. Timbullah keinginan prancis untuk membalas dendam terhadap Jerman.

2. Pertentangan Jerman – Inggris

Persaingan industry, imperialise modern. Sehingga untuk melindungi industrinya.

Inggris member cap terhadap semua barang buatan jerman dengan tulisan “ Made In Germany “ hal ini sangat merugikan Jerman.

3. Pertentangan Jerman – Rusia

Jerman yang pernah dekat dengan Rusia menolak member pinjaman uang untuk keperluan industry, sehingga Rusia memihak kepada para lawan utama Jerman yakni Prancis sedangkan Jerman membantu Turki yang adalah musuh Rusia, permusuhan Turki dengan Rusia disebabkan turki telah menghalangi “ politik Air hangat “ nya Rusia di laut tengah.

4. Persaingan antara Austria – rusia dalam merebutkan Bolkan.

Turki pernah menjadi penguasa bolkan, namun kekuasaan Turki semakin merosot dan turki dijuluki The Sick man. Ini menyebabkan daerah bekas jajahannya di Bolkan

Bangkit untuk membebaskan diri dan daerah Balkanpun menjadi perebutan antara bangkit untuk membebaskan diri dan daerah balkanpun menjadi perebutan antara

• Serbia yang ingin membentuk Negara Serbia raya
• Rusia yang ingin menguasai wilayah L tengah
• Austria yang ingin menggantikan posisi turki sebagai penguasa Balkan.

2. 
   
   
   
   
   
   
    Timbul persekutuan militer

Beberapa Negara merasa takut akan ancaman dari Negara lain yang merupakan saingan, maka timbullah usaha mencari kawan untuk menghadapi lawan.

Contoh :

• Jerman bersekutu dengan Austria untuk menghadapi Rusia, Italia ikut bergabung maka terbentuklah Triple Alliance ketiganya disebut Negara sentral.
• Nggris dengan Prancis yang sebelumnya bermusuhan, tetapi karena memilki musuh yang sama yakni Jerman, maka Prancis, Inggris dan Rusia bergabung dengan membentuk Triple Entente anggotanya disebut Negara Sekutu.

3. Timbul perlombaan senjata

Masing-masing Negara saling curiga, maka untuk menghadapi serangan mendadak dari musuh setiap Negara berusahalah mempersejatai diri dengan senjata secanggih mungkin, terjadilah perlombaan senjata dan Perang Dingin.

Sebab Khusus

Terjadinya pembunuhan terhadap putra mahkota raja Austria Fans-Ferdinand di Sarajevo,Bosnia 28 Juni 1914 saat melihat dari dekat tentaranya yang sedang mengadakan latihan oleh Gabriello princip seorang pemuda sebia, latihan perang yang dilakukan oleh Austria dinilai sebagai ajang pamer kekuatan Austria mengultimatum agar dalam waktu 1 bulan pembuhnya harus segera menyerahkan diri, Jika tidak Austria akan menyerang.Namun ultimatum ttsb tidak diindahkan Serbia yang mendapat dukungan dari Rusia, maka Ausria menyatakan perang terhadap Serbia.

Pihak – Pihak yang terlibat dalam PD I

• Pihak Sentral dipimpin Jerman terdiri dari 4 Negara: Jerman, Turki,Bulgaria, Austria-Hongoria.
• Pihak Sekutu dipimpin Perancis terdiri dari 23 Negara.
• Italia sebelumnya anggota triple Aliance akhirnya memihak lawan karena daerahnya di tirai selatan dikuasi oleh Austria
• Amerika Serikat mulanya bersikap netral akhirnya bergabung dengan sekutu sejak kapal dagannta Lusitania ditengelamkan oleh Jerman. Dalam perang kapal selam tidak terbatas di L.Jutland.

Kronologi PDI

Peristiwa 28 Juni 1914 memicu terjadinya perang antara Austria dengan Serbia. Adanya
persekutuan militer menyebabkan perang meluas ke berbagai Negara.

1. Agustus 1914 Jerman menyatakan perang dengan Rusia
2. Agustus 1914 Perancis menyatakan perang dengan Jerman
3. Agustus 1914 Perancis menyatakan perang dengan Jerman
4. Agustus 1914 Inggris menyatakan perang dengan Jerman

Perang yang melanda Eropa khususnya, Dibagi menjadi 5 front ( Wilayah )

1. Front Barat

Jerman dipimpin Ludendorf berhasil menduduki Belgia dan Perancis walau dipukul mundur oleh Jend Prancis. Perang berubah mejadi Perang Parit. Di front ini tentara A.S dipimpin oleh John J. Pershing dan Tentara Inggris dipimpin oleh Jend. Alleby.

2. Front Timur

Pada saat tentara Jerman menyerbu Belgia, Rusia mengerahkan kekuatan tentaranya sebanyak 200.000 orang menyerbu wilayah timur Jerman. Jendral Jerman di front ini adalah Ludendorf dan Hidenburg.

3. Front Italia

Italia melakukan serbuan dari selatan ke arah pihak sentral.

4. Front Balkan

Turki bersekutu dengan Jerman menghadapi Rusia dalam pertempuran di Kaukasus dan Lkaspian, Serbuan Turki berhasil mengusir Inggris dan mampu ditan Inggris. Untuk menahan bantuan Jerman ke Turki, Inggris menduduki Selat Dardanella dan Selat Bosporus sebagai satu strategi. Namun Mustafa Kemal Pasha pimpinan Turki berhasil mengagalkannya. Turki akhirnya menyerah.

5. Front Laut

Perang terjadi di Jutland, antara Inggris dan Jerman keduanya sama kuat. Pimpinan tentara Inggris John Jellicoe, mengadakan blokde terhadap Jerman, untuk menerobos blockade Inggris, Jerman melancarkan Perang Kapal Selam Tidak Terbatas . Tidak perduli, Semua kapal yang melintas akan ditorpedo, termasuk 4 kapal dagang Amerika bernama Lusitania peristiwanya dinamakan Lusitania incident, Ketika membawa bantuan bahan pangan untuk Eropa, dengan peristiwa tsb Amerika akhirnya terlibat perang ( 1917 ) dan memihak sekutu bahkan mengambil alih kepemimpinan sekutu, bantuan dari amerika terus mengalir sehingga mempercepat kekalahan pihak Jerman.

Akhir Perang Dunia I ( 11 Nov 1918 )
Blokade musuh ditambah kekalahan Jerman di Front Barat, menyebabkan kehidupan rakyat
Jerman semakin susah, Keadaan seperti ini menimbulkan gerakan dari Kaum komunis yang
hendak menggulingkan pemerintahan Jerman. Jerman menghadapi 2 serangan sekaligus
yakni dari pihak luar oleh pihak sekutu dan dari dalam oleh rakyatnya sendiri, Hal ini
menyebabkan Kaisar Wilhem II turun tahta dan diganti dengan Ebert ( bentuk kekaisaran
Jerman berubah menjadi Republik ), Hal yang sama juga terjadi di Austria, Kaisar Karl
diturunkan tahtanya, Austria-Hongaria menjadi Republik.

Setelah PD 1 usai terjadi berbagai perjanjian damai seperti

1. Perjanjian Versailles ( 28 juni 1919 ) antara Sekutu-Jerman Isinya:
   a. Jerman menyerahkan Elzas-Lotharingen kepada Perancis
   b. Danzig menjadi kota merdeka dibawah LBB
   c. Jerman kehilangan semua jajahannya ( diambil Perancis, Inggris, Jepang)
   d. Jerman harus membayar ganti rugi perang 132 milliar Mark emas
   e. Angkatan perang jerman diperkecil
   f. Kapal dagang Jerman harus diserahkan kepada Inggris sebagai ganti rugi perang dalam perdamaian Versailles ini perang penting dipegang oleh Woodrow Wilson( Pres AS ), Clemenceau ( Perancis ), Lloyd George ( PM Inggris), Orlando( Italia) keempatnya dijuluki The Big Four.
2. Perjanjian ST. Germain antara Sekutu – Austria
3. Perjanjian Nevilly antara Sekutu-Bulgaria
4. Perjanjian Sevres antara Sekutu-Turki
   Karena perjanjian Serves dipandang sangat menghina Turki, maka timbullah pemberontakan nasionalis di turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha, Sultan Turki, Muhamad VI diturunkan. Kesultanan Turki diubah menjadi Republik dengan Presidennya MKP, Ia tidak mengakui perjanjian Sevres yang kemudian oleh Sekutu dibaharui menjadi pernjanjian Lausanne

Akibat PD I

1. Bidang Politik
   a. 4 Kerajaan besar tenggelam yakni Jerman,Austria-Hongoria, Turki, Rusia dan muncul Negara
   baru seperti: Polandia, Finlandia,Cekoslavakia,Jugoslavia, dll
   b. Munculnya paham politik baru
   Fasisme Italia pim Musollini, Naziisme Jerman pimp Adolf Hitller, Milliterisme Jepang pimp
   Kaisar Hirohito
2. Bidang Sosial
   a. Tercipta Palang Merah International berpusat di Swisss dengan tokohnya Henry Dunant
   b. Tercipta Liga Bangsa-Bangsa( League of Nations ) oleh Pres Woodrow Wilson dengan diawali
   oleh 14 pasal perdamaian ( Wilson Fourteen Points). Berkedudukan di Geneva, Swiss

Masa Antar Perang

Zaman antara selesainya PD1 dan mulainya PDII dinamakan Antar Bellum terbagi atas dua masa
yaitu masa antara tahun 1919-1929 dan antara 1929-1939
a. masa antara 1919-1929 ditandai dengan orang sibuk mencari pedamaian dengan membuat
perjanjian damai.
b. masa antara 1929-1939 ditandai dengan kesibukan mencari kawan atau politik aliansi

PERANG DUNIA II ( 1939 – 1945 )
PD 1 menimbulkan kehancuran ekonomi dan politik bagi Negara yang terlibat perang. Hal ini mendorong lahirnya Negara-Negara fasis totaliter yang sangat memuja-muja bangsanya seperti, Hitler mendewakan bangsa Jerma adalah keturunan bangsa Aria, Mussollini meniru bangsa Romawi Kuno saat dipimpin oleh Julius Caessar dan Jepang menamakan dirinya bangsa dewa keturunan Amaterasu Omikami sedangkan bangsa di luar mereka adalah bangsa Barbar, bangsa budak yang harus ditundukkan.

1. Jerman dibawah Hitler
   Republik Jerman dibawah pres Ebert yang kemudian digantikan oleh Pres Van Hidenburg menghadapi kesulitan yang sangat besar di segala bidang, Hal ini membuat ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah ditengah keadaan yang seperti itu munculah Hitler dengan partainya yang sangat ekstrim yakni NAZI dengan lambangnya swastika berhasil menarik perhatian rakyat Jerman dalam bukunya Mein Kampf ( perjuanganku ) dinyatakan bahwa bangsa Jerman adalah bangsa terhormat, paling tinggi kedudukannya diantara bangsa lain ( Deutsland Uber Alles ). Hitler menempatkan diri sebagai ditactor tertinggi ( Fuhrer ). Ia menerapkan politisi Libensraum, ( Yaitu mencari ruang hidup yang lebih luas ) dengan merebut dan menguasi daerah sekitarnya.
2. Italia di bawah kepemimpinan Benito Mussollini
   Ketidak percayaan rakyat Italia menyebabkan jatuhnya pemerintahan Taja Victor Immanuel III situasi itu dimanfaatkan oleh Mussolini untuk merebut kekuasaan, Sejak itu ia menjadi seorang ditaktor dan menyebut dirinya Il Duce ( Sang Pemimpin ) Mussolini mengajak rakyat Italia untuk menghidupkan kembali kejayaan seperti masa Romawi Kuno, Italia harus menjadi bangsa yang nomor satu didunia sebutan lain Italia La Prima atau Italia Irredenta.
3. Jepang dibawah Kaisar Hirohito
   Jepang mengadakan Modernisasi di jaman Kaisar Mathuhito dari dinasti Meiji, perubahan ini dinamakan Restorasi Meiji, akibatnya Jepang menjadi Negara maju dan berambisi sebagai Negara nomor satu di Asia, Doktrin tsb dinamakan Hakko I Chiu, caranya dengan mengadakan Imperialisme ke seluruh Asia dan Barron Tanaka yang menjadi penganjurnya Dokumen rahasia yang diajukannya dinamakan Tanaka Memorial, berisi panggilan suci untuk memimpin Asia. Politik Imperialisme ini dimulai pada masa pemerintahan PM Hideki Tojo. Bagi Eropa kebangkitan Jepang merupakan Bahaya Kuning yang perlu diwaspadai.

Sebab – Sebab PD II

1. LBB gagal menjalankan tugasnya
2. Muncul Politik Aliansi
3. Kekacauan dalam bidang ekonomi
4. Muncul Paham Ultranasionalisme ( Nasionalisme yang berlebihan )
5. Jerman tidak mengakui perjanjian Versailles

Sebab Khusus:

1. Di Eropa: Serangan Jerman terhadap Polandia ( 1 Sep 1939 )
2. Di Asia: Serangan Jepang terhadap pangkalan Militer Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbour ( 7 Des 1941 ) mengawali pertempuran di front pacific.

Negara – Negara Yang Terlibat PD II

1. Blok Sentral terdiri dari Jerman, Italia, Jepang. Poros yang mereka bentuk dinamakan Roberto ( Roma, Berlin, Tokyo )
2. Blok Sekutu terdiri dari Inggris, Perancis, Rusia, AS, Belanda, Australia,Cina,dll Poros yang dibentuk dinamakan ABDA Comm ( dibawah komando AS, British, Dutch, Australia ) atau front ABCD ( AS, British, Cina,Dutch ).

Jalannya PD II terbagi dalam 3 Periode

1. Periode permulaan 1939 – 1942 pihak sentral menang dan Sekutu Kalah
   - 1 September 1939 Jerman menyerbu Polandia
   - Jepang menyerang Pearl Harbour dan membuka perang pasifik
   Malaysia,Singapura,Indonesia, Burma,Philipina jatuh ketangan Jepang
2. Periode pertengahan 1942 saat membalik ( Turning Point )
   - Jepang mengalami kekalahan pertama kali dalam pertempuran di L. karang melawan
   sekutu pimpinan Dauglas Mac Arthur 7 Mei 1942
   - Jerman dipukul mundur dalam pertempuran di wilayah Afrika Utara oleh Jend
   Mintgomery.
3. Periode akhir 1943 – 1945 Pihak sentral kalah dan sekutu menang
   Di Eropa
   Serangan sekutu dipimpin Jend Eissenhower ke wilayah Jerman di perancis melalui Normandia 6 Juni 1944 dianggap sebagai penentuan kekalahan pihak Jerman ( D-Day). 7 Mei 1945 Jerman menyerah kepada sekutu, sebelum Jerman menyatakan menyerah, Hitler bunuh diri 30 April 1945. Jendral Rusia Zukhov berhasil menyerbu Italia
   Di Asia Pasifik
   Peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hirosima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945, Sementara itu pada 8 Agustus 1945 Rusia menyatakan perang terhadap Jepang sebagai balas dendamnya karena tahun 1904-1905 pernah dikalahkan Jepang, Akhir 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, namun secara resmi penyerahan terhadi pada tgl 2 September 1945 dalam perjanjian San Fransisco yang berlangsung di atas kapal Missouri yang merapat di Teluk Tokyo.

PD II diakhiri dengan perjanjian sbb:

1. Perjanjian postdam antara Jerman dengan Sekutu dihadiri oleh Harry S Truman ( Pres AS), Joseph Stalin( Pres US), Attlee ( PM Inggris ) Isinya:

• Jerman dibagi dua Jer-bar dikuasai AS, Inggris, Perancis, Jer-tim dikuasai Uni Soviet
• Kota Berlin dibagi 2 Berlin barat dan Berlin Timut dengan dibentuknya tembok Berlin Demiliterisasi bagi Jerman
• Jerman ganti rugi perang

2. Perjanjian San Fransisco antara Jepang dengan Sekutu

Akibat PD II

Bidang Politik

1. Banyak Negara jajahan mencapai kemerdekaanya setelah PD II
2. Banyak Negara yang terpecah belah seperti
   - Jerman, Jerman Barat dan Jerman Timur
   - Indocina terpecah menjadi beberapa Negara, Laos, Kamboja,Vietnam Utara dan Vietnam
   Selatan
   - Kore, Kor-Ut dan Kor-Sel
   - Cina dan Taiwan
   - India dan Pakistan
3. Amerika Serikat kedudukannya memuncak, karena tampil sebagai pemenang dan penyebab kemenangan Sekutu, tumbuh sebagai Negara super power/Adi daya
4. Setelah PDII Uni Soviet tumbuh kekuatan raksasa dan menjadi saingan berat AS
5. Timbul politik pertahanan berimbang ( Balance of Power Policy ) antrara AS dan sekutunya Dengan Membentuk NATO ( North Atlantic Treaty Organization ) Sedangkan Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa.

Bidang Ekonomi
AS tampil sebagai Negara kreditor bagi seluruh dunia dengan membentuk lembaga donator seperti:

• Marshall Plan, Bantuan bagi seluruh Negara Eropa
• Point Four Thruman, bantuan kepada Negara Saia yang masih terbelakang termasuk Indonesia

Bidang Sosial
Dibentuk Lembaga dunia UNRRA( United Nation Relief Rehabilitation Administration), dengan Membantu:

• Mendirikan rumah sakit
• Menampung orang yang kehilangan rumah
• Mengurus pengungsi
• Mempersatukan keluarga yang terpisah, dll

Bidang Rohani
Dibentuk UNO ( United Nations Organisation ) sebagai penganti League of nations diawali dengan pertemuan Pres AS F.D Roosevelt, Dan PM Inggris, Winston Churchill tgl 14 Agustus 1941 diatas kapal milik AS Augusta, yang merapat di Teluk New Foundland S Atlantik. Menghasilkan Piagam Atlantik ( Atlantik Charter ). Diikuti dengan konfrensi di San Fransisco, tgl 26 Juni 1945 menghasilkan Piagam San Fransisco dihadiri oleh wakil dari 50 negara yang kemudian dinamakan anggota asli PBB ( Original Member ) berhasil membuat United Nations Charter. Maka resmilah PBB berdiri tgl 24 Oktober 1945 ( hari jadi PBB ).

Seketair Jendral PBB

1. Trigve Lie ( Norwegia)
2. Dag Hamarskjod (Swedia )
3. U Thant ( Burma )
4. Kurt Waldheim ( Austria )
5. Javier Perez De Cuellar ( Peru )
6. Boutros Boutros Ghali ( Mesir )
7. Koffi Anant
   
   
   
   
   

    LIHAT PULA BEBERAPA BLOG LAIN:

   
   

   
   

                                                        
   

   - Adi Nugraha

   - Ahmad Saugi

   - Aliya Chandra 

   - Bagas Arta 
   - Cantika julia

   - Dessy Tania

   - Dewi Feira 

   - Dilla Kanitha

   - Dina Mariana

   
   

   - Endah Ginting

   
   

   - Ersarani Aldrina

   
   

   - Febiola Rumangkang

   
   

   - Ghina Ramadhini

   
   

   - Hanna Nawal 

   
   

   - Hilal Dhafir

   
   

   - Intan Virgia

   
   

   - Jasmine Aubrey

   
   

   - Khafifah Zulva

   
   

   - Muhammad Aldo 

   
   

   - Muhammad Fadhillah

   
   

   - Muhammad Randy Mandala

   
   

   - Muhammad Satriaji

   
   

   - Muhammad Yanwar 

   
   

   - Muthia Bella 

   
   

   - Naveshia Eka

   
   

   - Octavianty ( Ocit )

   
   

   - Panji Adi 

   
   

   - Patricia Elizabeth

   
   

   - Rheasya Ristanti

   
   

   - Rhesa Anjariansyah 

   
   

   - Resti Aryonah

   
   

   - Salwa Sihab

   
   

   - Seroja Haudi

   
   

   - Sima Hani

   
   

   - Tiffani Syavira 

   
   

   - Viola Azzuhra

   
   

   - Zacky Izharul Haqqi

   
   

   - Zahra Pratiwi

       
   

   
   

               

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

peristiwa ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan

Bagian penting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun hanya “ setengah hati.” Hal ini terbukti dengan munculnya perbedaan dan pertentangan antarkelompok bangsa. Dua kekuatan besar yang saling berseberangan yaitu:

1. kelompok unitaris, artinya kelompok pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

2. kelompok pendukung Negara Federal-RIS.

Dampak dari terbentuknya Negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Perlu diingat bahwa dalam Konstitusi RIS 1949 tidak mengenal jabatan wakil presiden. Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Kelompok ini sangat menentang dan menolak ide federasi dalam bentuk negara RIS.

Pada akhirnya kelompok unitaris semakin memperoleh simpati. Berikut ini sejumlah faktor yang memengaruhi proses kembalinya negara RIS menjadi NKRI.

1. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

2. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

3. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia.

4. Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh negara-negara bagian RIS.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam terbentuknya NKRI. Peristiwa ini juga menandai berakhirnya bentuk RIS. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

B. KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

Pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang ekonomi sangatlah kompleks. Berikut ini masalah-masalah tersebut.

1. Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi

Kondisi perekonomian Indonesia pasca pengakuan kedaulatan masih dikuasai oleh asing. Untuk itu para ekonom menggagas untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Salah satu tokoh ekonom itu adalah Sumitro Djoyohadikusumo. Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus selekasnya ditumbuhkan kelas pengusaha. Pengusaha yang bermodal lemah harus diberi bantuan modal. Program ini dikenal dengan gerakan ekonomi Program Benteng. Tujuannya untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Ternyata program benteng mengalami kegagalan. Banyak pengusaha yang menyalahgunakan bantuan kredit untuk mencari keuntungan secara cepat.

2. Perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak

Akibat penjajahan dan perjuangan fisik, banyak sarana prasarana dan instalasi industri mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemacetan dalam bidang industri, kondisi ini mempengaruhi perekonomian nasional.

3. Jumlah penduduk meningkat cukup tajam

Pada pasca pengakuan kedaulatan, laju pertumbuhan penduduk meningkat. Pada tahun 1950 diperkirakan penduduk Indonesia sekitar 77,2 juta jiwa. Tahun 1955 meningkat menjadi 85,4 juta. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pada peningkatan impor makanan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan lapangan kerja meningkat. Kondisi tersebut mendorong terjadinya urbanisasi.

4. Utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi

Setelah pengakuan kedaulatan, ekonomi Indonesia tidak stabil. Hal itu ditandai dengan meningkatnya utang negara dan meningginya tingkat inflasi. Utang Indonesia meningkat karena Ir. Surachman (selaku Menteri Keuangan saat itu) mencari pinjaman ke luar negeri untuk mengatasi masalah keuangan negara. Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia meninggi karena saat itu barang-barang yang tersedia di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan naik. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah melakukan sanering pada tanggal 19 Maret 1950. Sanering adalah kebijakan pemotongan uang. Uang yang bernilai Rp,5,- ke atas berlaku setengahnya.

5. Defisit dalam perdagangan internasional

Perdagangan internasional Indonesia menurun. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki barang-barang ekspor selain hasil perkebunan. Padahal sarana dan produktivitas perkebunan telah merosot akibat berbagai kerusakan.

6. Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional

Pada awal pengakuan kedaulatan, perusahaan-perusahaan yang ada masih merupakan milik Belanda. Demikian juga tenaga ahlinya. Tenaga ahli masih dari Belanda, sedang tenaga Indonesia hanya tenaga kasar. Oleh karena itu Mr. Iskaq Tjokroadikusuryo melakukan kebijakan Indonesianisasi. Kebijakan ini mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional. Langkahnya dengan mewajibkan perusahaan asing memberikan latihan kepada tenaga bangsa Indonesia.

7. Rendahnya Penanaman Modal Asing (PMA) akibat konflik Irian Barat

Akibat konflik Irian Barat kondisi politik tidak stabil. Bangsa Indonesia banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sebagai dampak nasionalisasi, investasi asing mulai berkurang. Investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia.

8. Terjadinya disinvestasi yang tajam dalam tahun 1960-an

Pada tahun 1960-an terjadi disinvestasi yang cukup tajam akibat konflik Irian Barat. Akibatnya kapasitas produksi menurun karena terjadi salah urus dalam perusahaan.

 

 

C. PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955

Mengeluarkan

 1. Situasi Politik di Indonesia Sebelum Pemilu Tahun 1955

Kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum dilaksanakan Pemilu tahun 1955 ada dua ciri yang menonjol, yaitu munculnya banyak partai politik (multipartai) dan sering terjadi pergantian kabinet/ pemerintahan. Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, sistem demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Liberal Sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Pada masa ini perkembangan partai politik diberikan ruang yang seluas-luasnya. Dari tahun 1950-1959, terdapat tujuh kabinet yang memerintah.

a. Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 – Maret 1951)

Kabinet Natsir merupakan suatu Zaken Kabinet, intinya adalah Partai Masyumi. Kabinet ini menyerahkan mandatnya tanggal 21 Maret 1951, setelah adanya mosi yang menuntut pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara. Penyebab lainnya adalah seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.

b. Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952)

Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI. Pada masa Kabinet Sukiman muncul berbagai gangguan keamanan, misalnya DI/TII semakin meluas dan Republik Maluku Selatan. Kabinet ini jatuh karena kebijakan politik luar negerinya diangap condong ke Serikat. Pada tanggal 15 Januari 1952 diadakan penandatanganan Mutual Security Act (MSA). Perjanjian ini berisi kerja sama keamananan dan Serikat akan memberikan bantuan ekonomi dan militer.

c. Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953)       

Kabinet Wilopo didukung oleh PNI, Masyumi, dan PSI. Prioritas utama program kerjanya adalah peningkatan kesejahteraan umum. Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahannya adalah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu tuntutan rakyat yang didukung oleh Angkatan Darat yang dipimpin Nasution, agar DPR Sementara dibubarkan diganti dengan parlemen baru. Sedang Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) mencakup persoalan perkebunan asing di Tanjung Morawa yang diperebutkan dengan rakyat yang mengakibatkan beberapa petani tewas.

d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)

Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Prestasi yang dicapai adalah terlaksananya Konferensi di Bandung 18-24 April 1955.

e. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)

Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap dengan inti Masyumi. Keberhasilan yang diraih adalah menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa kementerian, maka pada tanggal 3

Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.

f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957)

Program Kabinet Ali II disebut Rencana Lima Tahun. Program ini memuat masalah jangka panjang, misalnya perjuangan mengembalikan Irian Barat. Muncul semangat anti- Cina dan kekacauan di daerah-daerah sehingga menyebabkan kabinet goyah. Akhirnya pada Maret 1957, Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya.

g. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959)

Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Tugas Kabinet Djuanda melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia. Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955

Penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pemilu diselenggarakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante (Badan Pembentuk UUD).

Hasil pemilu tahun 1955 menunjukkan ada empat partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu PNI (57 wakil), Masyumi (57 wakil), NU (45 wakil), dan PKI (39 wakil). Dari segi penyelenggaraan, pemilu tahun 1955 dapat dikatakan berjalan dengan bersih dan jujur karena suara yang diberikan masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka. Akan tetapi, kampanye yang relatif terlalu lama (2,5 tahun) dan bebas telah mengundang emosi politik yang amat tinggi, terutama kecintaan yang berlebihan terhadap partai. Pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas poltik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintahan pusat dengan beberapa daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakmampuan anggota Konstituante untuk mencapai titik temu dalam menyusun UUD baru untuk mengatasi kondisi negara yang kritis. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno dekrit. Dekrit ini dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

D. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN

1. Situasi Politik Menjelang Dekrit Presiden

Sistem Demokrasi Liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan. Misalnya konflik ideologis, konflik antarkelompok dan daerah, konflik kepentingan antarpartai politik. Hal ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957.Berikut ini isi Konsepsi Presiden.

a. Penerapan sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, sehingga sistem demokrasi parlementer harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.

b. Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya semua partai politik.

c. Segera dibentuk Dewan Nasional.

2. Sidang Konstituante Menjelang Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dari pemilu tahun 1955 terbentuk dewan konstituante. Badan ini bertugas menyusun UUD yang baru. Anggota Konstituante terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Islam dan kelompo nasionalis, kedua kelompok sulit mencapai kata sepakat dalam pembahasan isi UUD. Dalam sidang sering terjadi perpecahan pendapat. Setiap wakil partai memaksakan pendapatnya. Akibatnya gagal menghasilkan UUD. Hal ini mendorong presiden menganjurkan konstituante untuk kembali menggunakan UUD 1945. Untuk mewujudkan anjuran tersebut maka, diadakan pemungutan suara sampai tiga kali. Akan tetapi hasilnya belum mencapai batas quorum, dua pertiga suara. Akibatnya Dewan Konstituante gagal mengambil keputusan. Untuk mengatasi masalah tersebut pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit. Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yaitu:

a. pembubaran Konstituante;

b. berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950;

c. akan dibentuk MPRS dan DPAS.

info

Dekrit Presiden adalah keputusan pemerintah di bidang ketatanegaraan yang bersifat mengikat. Agar berlaku efektif, dekrit biasanya harus mendapat dukungan dari kekuatan politik, parlemen, dan militer.

Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keluarnya Dekrit Presiden menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.

3. Tindak Lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perkembangan politik dan ketatanegaraan di Indonesia.

a. Pembentukan Kabinet Kerja, dengan programnya yang disebut Tri Program, isinya:

1) memperlengkapi sandang pangan rakyat,

2) menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, serta

3) melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat.

b. Penetapan DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959.

c. Pembentukan MPRS dan DPAS. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN. Sedangkan tugas DPAS adalah sebagai penasihat atau memberi pertimbangan pada presiden.

d. MPRS dan DPAS juga dibentuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Mahkamah Agung (MA). BPK bertugas memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah, MA berperan sebagai lembaga tinggi negara.

e. Pembentukan DPR-GR. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Alasannya adalah penolakan DPR terhadap usulan Anggaran Belanja Negara yang diajukan presiden. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno membentuk DPR-GR (DPR Gotong Royong).

f. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Front Nasional. Depernas bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta yang berpola delapan tahun. Front Nasional tugasnya mengerahkan massa. Badan ini berperan penting dalam pengganyangan Malaysia dan pembebasan Irian Barat, terutama melalui Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB).

g. Penetapan GBHN. Manifesto Politik (Manipol) merupakan sebutan pidato Presiden Soekarno dalam peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut aslinya berjudul” Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Oleh DPAS dalam sidangnya tanggal 23-25 September 1959, diusulkan agar Manipol ditetapkan sebagai GBHN. Manipol itu mencakup USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol dan USDEK sering disebut dengan Manipol USDEK.

Dalam Tap MPRS itu juga diputuskan bahwa pidato presiden “Jalannya Revolusi Kita” dan “To Build the World a New” (membangun dunia kembali) Menjadi pedoman pelaksanaan Manifesto Politik.

4. Dampak Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden ternyata memiliki beberapa dampak, berikut.

a. Terbentuknya lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945, misalnya MPRS dan DPAS.

b. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan.

c. Kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia.

d. Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin.

e. Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, maupun lembaga tinggi negara lainnya.

E. KEHIDUPAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin yang menggantikan sistem Demokrasi Liberal, berlaku tahun 1959 – 1965. Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi semasa Demokrasi Terpimpin.

a. Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959.

b. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden.

c. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955.

d. GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS.

e. Pengangkatan presiden seumur hidup.

info

Menurut Bung Hatta, Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah konsepsi mempunyai tujuan baik, tetapi cara-cara dan langkah-langkah yang hendak diambil untuk melaksanakannya terlihat menjauhkan dari tujuan baik tersebut. Hal ini terbukti dengan beberapa tindakan Presiden Soekarno, di antaranya membubarkan DPR hasil Pemilu.

Dalam periode Demokrasi Terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menempatkan dirinya sebagai golongan yang Pancasilais. Kekuatan politik pada Demokrasi Terpimpin terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI di sampingnya. Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) ciptaan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Ajaran Nasakom menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat PKI semakin meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra sebagai partai yang paling manipolis dan pendukung Bung Karno yang paling setia. Selama masa Demokrasi Terpimpin, PKI terus melaksanakan program-programnya secara revolusioner. Bahkan mampu menguasai konstelasi politik. Puncak kegiatan PKI adalah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965.

2. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin

Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blok Timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin.

a. Oldefo dan Nefo

Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara - Cina – Korea Utara).

b. Konfrontasi dengan Malaysia

Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, tanggal 16 September 1963 pem

erintah Malaya memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia.

Informasi

Dalam rangka konfrontasi Malaysia, Indonesia juga mengadakan operasi militer yang diberi nama “Operasi Siaga” yang berupa penyusupan pasukan Indonesia ke wilayah musuh di Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara. Panglima Siaga yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno adalah Marsekal Madya Umar Dhani.

Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya:

1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan

2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

Di tengah situasi konflik Indonesia - Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.