pertempuran bojongkooksan 9 desember 1945

PERTEMPURAN SUKABUMI atau lebih dikenal dengan peristiwa BOJONG KOKOSAN Ⓟertempuran di Sukabumi, Jawa Barat ini jarang di bahas tapi dicatat sebagai sejarah bangsa Indonesia untuk menunjukan kedaulatan RI, yang merugikan pasukan Inggris (sekutu) maupun Belanda pada masa pelucutan dan pemulangan tentara Jepang setelah kalah perang. Kisah ini adalah cuplikan dari Buku Pertempuran Konvoy Sukabumi-Cianjur 1945 - 1946. Seandainya R.H. Eddie Soekardi dan adiknya R.H. Harry Soekardi tidak diculik Kempetai dari rumah kediamannya di Gang Ijan Bandung untuk dijadikan tentara PETA (Pembela Tanah Air), mungkin pimpinan penyerangan konvoi di Sukabumi-Cianjur bukanlah mereka. Mereka dikirim ke Bogor untuk digembleng menjadi calon perwira PETA. Ide pembentukan PETA sendiri berdasarkan perundingan rahasia antara Otto Iskandar Dinata, Iyos Wiriaatmaja, dan R. Gatot Mangkupraja. Mereka berpikiran jauh ke depan bahwa bangsa Indonesia memerlukan kader-kader militer kelak. Pada tanggal 7 September 1943 Gatot Mangkupradja mengirim surat kepada penguasa militer Jepang agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu Jepang di garis depan. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1943 Letnan Jenderal Kumakici Harada memaklumkan pembentukan PETA (hal 36). Peristiwa penghadangan konvoy sekutu di jalur Sukabumi - Cianjur tahun 1945 - 1946 ini disebut dengan berbagai sebutan. Ada yang menyebut Perang Bojongkokosan, Palagan Bojongkokosan, Peristiwa Bojongkokosan, atau seperti judul buku yang dikutip. Pertempuran ini terjadi dua kali yaitu 9 - 12 Desember 1945 dan 10 - 14 Maret 1946 keduanya di jalur Sukabumi - Cianjur. Bojongkokosan hanyalah salah satu tempat peristiwa yang terletak di sebelah barat laut dari kota Sukabumi. Tidak bisa dikesampingkan peran besar Batalyon III Resimen TKR (Tentara Keamanan Rakyat) Sukabumi yang berkedudukan di Cianjur. Nara sumber utama adalah R.H. Eddie Soekardi mantan Komandan Resimen III TKR / TRI Sukabumi, R.H. Harry Soekardi mantan Komandan Batalyon II TKR / TRI Sukabumi, dan H. Anwar Padmawijaya mantan Komandan Batalyon III TKR / TRI Cianjur. Nara sumber pendukung adalah para veteran Pejuang Angkatan 1945 Sukabumi dan Cianjur. Inti buku terdapat dalam Bab IV yaitu pertempuran 9-12 Desember 1945 serta Bab V mengenai pertempuran 10-14 Maret 1946. Bab VI merupakan epilog dan berisi rangkuman serta kesimpulan. Berikut ringkasan kedua pertempuran hebat tersebut : Perang Konvoi Pertama Tentara Inggris salah satu negara pemenang PD II mengemban misi internasional sekutu yaitu: perlucutan dan pemulangan tentara Jepang, serta pengiriman perbekalan dan pemulangan APWI. Khusus mengenai urusan di bekas Hindia Belanda mereka membentuk AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies). Celakanya mereka terbebani oleh Civil Affairs Agreement yang ditandatangani Belanda dan Inggris tanggal 24 Agustus 1945 yang intinya “Pemerintah Inggris akan membantu mengembalikan kekuasaan Belanda atas wilayah Hindia Belanda”. Ini bertentangan dengan Atlantic Charter (14-08-1941) yang ditandatangani Inggris “Bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri”. Pada tanggal 29 September 1945 bersamaan dengan kedatangan Panglima Skadron Penjelajah V Inggris Laksamana Muda W.R. Patterson turut pula Ch. O. van Der Plas, Wakil Kepala NICA (Netherlands Indies Civil Administration) untuk membentuk Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. Hilir mudiknya konvoi sekutu Jakarta - Bandung yang melewati Sukabumi tidak menghiraukan kesatuan-kesatuan TKR di wilayah yang dilewati. Padahal misi AFNEI harus melibatkan TKR. Akhirnya TKR Resimen III Sukabumi di bawah Letkol Soekardi waktu itu masih 29 tahun ingin memberi pelajaran kepada Sekutu. Dilakukanlah herdislokasi empat Batalyon : Batalyon I pimpinan Mayor Yahya B. Rangkuti bersiaga di Jalan raya Ciawi - Cigombong - Cibadak (18 km) sebagai pemukul pertama Batalyon II pimpinan Mayor Harry Soekardi bersiap mulai dari Cibadak hingga Sukabumi bagian barat (18 km) sebagai pemukul kedua Batalyon III pimpinan Kapten Anwar berjaga mulai Gekbrong hingga Ciranjang Cianjur (30km) Batalyon IV pimpinan Mayor Abdulrachman ditempatkan di jalan raya Sukabumi bagian timur hingga Gekbrong (15 km) Dengan kekuatan lebih kurang 3000 personil dibantu laskar perjuangan dan rakyat, mereka bersiaga menunggu konvoi Sekutu yang datang dari arah Jakarta. Konvoi perbekalan APWI yang dikawal Batalyon 5/9 Jats (Satuan tentara Inggris yang berasal dari Punjab, India) terdiri dari 150 truk yang dikawal Tank Sherman, Panser Wagon dan Brencarrier tanggal 9 Desember 1945 sore memasuki Cicurug. Kepala konvoi mendapat serangan pertama di Bojongkokosan di antara dua tebing, sedangkan ekor konvoi berada di Cicurug mendapat serangan setelah timbul kepanikan. Akibat penyergapan tersebut keesokan harinya tanggal 10 Desember pagi-pagi RAF memborbardir Cibadak untuk balas dendam. Bombardemen berlangsung hingga pukul 16.00. Dalam buku The Fighting Cock (Doulton, 1951) disebutkan bahwa ini merupakan serangan udara paling dahsyat dalam “perang” di Pulau Jawa. Adapun Batalyon Jats yang tersisa menyatukan diri dan beristirahat di tengah kota Sukabumi. Pada tanggal 11 Desember 1945 Markas Sekutu di Cimahi mengirim balabantuan Batalyon 3/3 Gurkha Rifles. Tetapi pasukan ini dihadang Batalyon III di sepanjang Jalan Raya Cianjur yang menggunakan taktik “Hit and Run” dengan disiplin tinggi. Meskipun Batalyon Gurkha Rifle dan Jats dapat bergabung pada malam harinya di kota Sukabumi, mereka memohon untuk dapat melanjutkan perjalanan ke Bandung dan tidak diganggu. Akibat peristiwa ini Pemerintah Inggris mendapat kecaman dari berbagai pihak. Akhirnya AFNEI ingin melibatkan TKR untuk mengemban misi internasionalnya.

                                  

 Ini artinya pengakuan terhadap kesatuan TKR dan kedaulatan RI. Perang Konvoi Kedua Tidak senang dengan keberhasilan diplomasi RI dengan Sekutu, NICA membujuk AFNEI agar memindahkan pusat kekuatan militernya ke Bandung. Sebelum Indonesia merdeka Belanda telah memindahkan Kementrian Peperangan (DVO) dan markas tentaranya ke Bandung, bahkan Bandung telah dipersiapkan untuk Pusat Pemerintahan Hindia Belanda. Dalam pikiran mereka untuk menguasai Indonesia, maka harus dikuasai dahulu Jawa Barat terutama Bandung. AFNEI terbujuk bahkan membiarkan pendaratan besar-besaran tentara Belanda di Tanjung Priuk. Resimen III TRI Sukabumi kembali ditugaskan menggagalkan rencana AFNEI. Sekutu kembali menggunakan jalur Sukabumi - Bandung, mereka menduga atau mungkin menganggap remeh jalur ini sudah “bersih dan aman”. Tetapi tanggal 10 Maret 1946 Konvoy Tentara Sekutu dari Batalyon Patiala (tentara sewaan berasal dari suku Patiala India) sore hari tepat di jalan raya Cipelang mereka mendapat serangan dari Batalyon II Resimen III TRI Sukabumi. Bagian ekor konvoi dihajar oleh Batalyon I. Ketika memasuki kota Sukabumi mereka mendapat serangan batalyon IV. Kejadian ini mirip dengan Perang Konvoi Pertama tiga bulan sebelumnya. Sekutu tidak mengambil pelajaran. Tanggal 11 Maret malam kembali gabungan pasukan Batalyon I , II, dan IV mengadakan serangan kepada Batalyon Patiala yang terisolasi di tengah kota Sukabumi. Mereka memadukan taktik “hit and run” dan “kirikumi” yaitu serangan yang dilakukan secara mendadak kemudian menghilang dan dilakukan secara rotasi oleh berbagai kompi yang dibantu laskar perjuangan dan rakyat. Pada waktu subuh serangan berakhir. Tanggal 12 Maret 1946 Markas Tentara Sekutu di Bogor mengirimkan balabantuan pasukan tank Squadron 13 Lancer yang dikawal Pasukan Grenadier.
                        


 Mereka tiba di Cikukulu Sukabumi sore hari dan mendapat serangan dari Batalyon I dan II. Akhirnya pasukan penolong ini minta tolong kepada pasukan yang ditolong. Sebagian pasukan Patiala dikirim untuk menolong Pasukan Grenadier, tetapi di tengah jalan mereka mendapat serangan lagi dari TRI. Bersamaan itu pula dari Markas Tentara Sekutu di Bandung mengirim Pasukan Rajputana Rifles. Batalyon III yang berkedudukan di Cianjur tidak membiarkan mereka melenggang percuma. Mereka dapat memasuki kota Sukabumi setelah melalui pertempuran berat dan babak belur yang juga diserang oleh kompi-kompi dari Batalyon IV. Setelah 4 satuan tidak berdaya Inggris mengirimkan kembali pasukan Brigade I dari markasnya di Bandung yang dipimpin Brigadier N.D. Wingrove tanggal 13 Maret 1946. Pasukan ini terdiri dari 400 kendaraan termasuk lapis baja dan artileri berat serta 2500 personil yang terdiri dari tentara Inggris dan tentara sewaan dari India). Brigade I tertahan di Ciranjang dan harus bermalam karena mendapat serangan hebat dari Batalyon IV pimpinan Kapten Anwar di jembatan Cisokan. Tanggal 13 Maret 1946 pukul 20.00 empat kesatuan Tentara Sekutu yang sudah berkonsolidasi di tengah kota Sukabumi kembali mendapat serangan kirikumi. Mereka dalam keadaan terjepit dan terkepung sulit melakukan balasan. Dr. Hasan sadikin yang menjadi kepala rumah sakit di Sukabumi melaporkan tidak ada pihak TRI maupun rakyat pejuang yang gugur. Hanya 12 orang saja yang luka ringan. Dini hari tanggal 14 Maret 1946 pasukan Brigade I Inggris melanjutkan perjalanan untuk membantu konvoi yang terkepung. Sepanjang perjalanan mereka mendapat serangan dari Batalyon III dan IV. Setelah 5 kesatuan itu dapat berkumpul kemudian meninggalkan kota Sukabumi menuju Bandung. Sepanjang perjalanan mereka mendapat gangguan dari penembak jitu Batalyon IV dan III Resimen III TRI. Empat hari empat malam sekutu menderita kekalahan beruntun, walaupun ditopang dengan persenjataan lengkap dan pengintai udara RAF. Jangan lupa mereka adalah tentara yang berpengalaman di berbagai medan tempur Perang Dunia II.

operasi trikora 1962

Operasi TRIKORA di cetuskan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat di alun-alun Utara yogyakarta. Trikora merupakan sebuah operasi yang bertujuan untuk mengembalikan wilayah Papua bagian barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Trikora muncul karna adanya kekecewaan dari pihak indonesia yang selalu gagal dalam perundingan dengan Belanda untuk mengembalikan irian barat yang secara sepihak diklaim sebagai salah satu provinsi kerajaan Belanda.
Sebelum di cetuskanya TRIKORA presiden sukarno pd thn 1960 memerintahkan jend. A.H. Nasution untuk mencari peralatan militer ke luar negeri, negara yang pertama dikunjungi adalah Amerika, namun menolaknya, lalu A.H. Nasution meminta bantuan pada uni sovyet dan berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dan peralatan tempur berupa : 41 Helikopter MI-4, 9 Helikopter MI-6, 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17 ,10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov, 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim ( lengkap dgn rudal AS-1 Kennel ), 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12 B dan 10 jenis C-130 Hercules buatan amerika. Dengan berhasilnya mendatangkan peralatan militer yang sebanyak itu, indonesia menjelma menjadi negara yang memiliki angkatan udara terkuat di bumi bagian selatan.
Setelah dicetuskanya operasi TRIKORA, Ir.sukarno membentuk komando MANDALA yang dikomandani oleh Mayjen. Suharto. Tugas dari komando MANDALA adalah : merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Untuk melakukan tugas tsb mayjen. Suharto menerapkan strategi Infiltrasi (penyusupan), Eksploitasi, dan Konsolidasi.
Gelar operasi infiltrasi dilakukan secara bertahap melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat-pesawat angkut berat AURI (TNI AU), sedangkan melalui jalur laut, ALRI (TNI AL) mengerahkan 3 kapal perang serta 2 Kapal selam. Pada tgl 15 januari 1962 terjadi insiden pertempuran dimana 3 kapal perang ALRI kepergok oleh kapal fregat belanda mengakibatkan tenggelamnya KRI Macan Tutul serta menewaskan Komodor Yos Sudarso, peristiwa ini dikenal dengan Pertempuran Laut Aru.
Setelah menggelar tahap Infiltrasi yang berlangsung hingga thn 1962, ALRI kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi pendaratan tersebut. Operasi ini sebagai pendukung dalam tahap Eksploitasi yang bertujuan untuk menyerang kekuatan belanda secara terbuka, dalam tahap ini ALRI juga mengerahkan 12 kapal selam serta kapal penjelajah KRI IRIAN, sedangkan AURI menerbangkan pesawat pembom TU-16 dilengkapi rudal AS 1-kennel yang siap menenggelamkan kapal induk Hr. Ms. Karel Doorman milik belanda.

KRI IRIAN (Kapal penjelajah kelas Sverdlov)

Pesawat pembom jarak jauh TU-16

Melihat kekuatan militer indonesia yang sudah pada posisi mengepung pulau papua, Amerika selaku sekutu belanda mengusulkan untuk diadakanya perundingan dan mendesak belanda untuk segera menyerahkan papua barat pada indonesia, pada tgl 15 agustus 1962 diadakan perundingan di markas PBB di New York dan dikenal dengan PERJANJIAN NEW YORK yang isi pokoknya adalah "Penyerahan wilayah Papua Barat pada PBB (UNTEA) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia yang sebelumnya harus diadakan proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang diselenggarakan sebelum thn 1969". Untuk menghormati isi Perjanjian tsb Presiden Sukarno pd tgl 18 agustus 1962 memerintahkan untuk menarik mundur semua pasukan dari papua.
PEPERA diselenggarakan thn 1969, isi PEPERA berupa 2 pilihan yaitu :

• Tetap bergabung dengan Indonesia
• Memisahkan diri dari Indonesia

Dan hasilnya adalah Papua Barat tetap bergabung dengan Indonesia. Dengan demikian Papua Barat menjadi Provinsi ke-26 RI dan berganti nama menjadi IRIAN JAYA.

perkembangan ekonomi orde baru

Perkembangan Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru

KEHIDUPAN EKONOMI MASA ORDE BARU

    Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut.

1.     Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

        Keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi Terpimpin,pemerintah menempuh cara :

-Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan.

-MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.Stabilisasi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Langkah-langkah yang diambil Kabinet AMPERA mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut:

1)     Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :

  rendahnya penerimaan negara

  tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara

  terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank

  terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri

  penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

2)     Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

3)     Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatantersebut maka ditempuh cara:

Ø Mengadakan operasi pajak

Ø Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Ø Penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara.

Ø Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Program Stabilisasi dilakukan dengan cara membendung laju inflasi.

Hasilnya bertolak belakang dengan perbaikan inflasi sebab harga bahan kebutuhan pokok melonjak namun inflasi berhasil dibendung (pada tahun akhir 1967- awal 1968)

Sesudah kabinet Pembangunan dibentuk pada bulan Juli 1968 berdasarkan Tap MPRS No.XLI/MPRS/1968, kebijakan ekonomi pemerintah dialihkan pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu kestabilan ekonomi nasional relatif tercapai sebab sejak 1969 kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing dapat diatasi.

Program Rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi.

Selama 10 tahun mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana ekonomi dan sosial. Lembaga perkreditan desa, gerakan koprasi, perbankan disalah gunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kepentingan tertentu. Dampaknya lembaga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan perbaikan tata hidup masyarakat.

                            

2.     Kerja Sama Luar Negeri

Keadaan ekonomi Indonesia pasca Orde Lama sangat parah, hutangnya mencapai 2,3-2,7 miliar sehingga pemerintah Indonesia meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah mengikuti perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo Jepang pada 19-20 September 1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Perundingan dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut.

-       Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1968 ditunda pembayarannya hingga tahun 1972-1979.

-        Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1969 dan 1970 dipertimbangkan untuk ditunda juga pembayarannya.

Perundingan dilanjutkan di Amsterdam, Belanda pada tanggal 23-24 Februari 1967. Perundingan itu bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunak yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia). Melalui pertemuan itu pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri. Indonesia mendapatkan penangguhan dan keringanan syarat-syarat pembayaran utangnya.

                                                   

3.     Pembangunan Nasional

Dilakukan pembagunan nasional pada masa Orde Baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.

1.      Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3.      Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pelaksanaannya pembangunan nasional  dilakukansecara bertahap yaitu,

Ø  Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun

Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan.

Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :

1.      Pelita I

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.

Tujuan Pelita I       : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Sasaran Pelita I     : Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Titik Berat Pelita I   : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Muncul peristiwa Marali (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.

2.     Pelita II

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974  hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

3.     Pelita III

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal denganDelapan Jalur Pemerataan, yaitu:

§         Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.

§         Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

§         Pemerataan pembagian pendapatan

§         Pemerataan kesempatan kerja

§         Pemerataan kesempatan berusaha

§         Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan

§         Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air

§         Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

4.     Pelita IV

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.

5.     Pelita V

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri.Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

6.     Pelita VI

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

IV.      Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi masa Orde Baru

Dampak positif dari kebijakan politik pemerintah Orba :

Ø  Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekusaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat.

Ø   Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Ø  Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

Dampak negatif dari kebijakan politik pemerintah Orba:

Ø   Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis.

Ø  Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.

Ø   Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 partai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara demokrasi.

Ø   Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilhan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.

Ø   Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.

Ø   Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.

Ø   Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.

Ø   Kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat.

                                   

Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

Ø  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.

Ø  Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

Ø  Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Ø  Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

Ø   Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam

Ø  Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.

Ø  Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)

Ø  Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Ø  Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.

Ø  Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Ø  Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.

Ø  Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.