Selasa, 11 Februari 2014

Perang dunia I dan II

 PERANG DUNIA 1 dan 2

Sebelum Perang Dunia terjadi, seorang filsuf Inggris pernah berkata “ Hommo Hamini Lupus “ artinya Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Perkataan ini akhirnya terbukti dengan pecahnya perang Dunia yang melibatkan banyak Negara didunia. Perang Dunia terjadi setelah Negara – Negara Eropa mengalami Revolusi industry. Kehancuran dan penderitaan yang diakibatkan peperangan,akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Bagaimanapun setiap manusia menghendaki perdamaian,namun perjalanan sejarah manusia mencatat setiap kali peperangan selalu membawa bencana dan penderitaan kepada manusia itu sendiri, begitu pula perang – perang besar yang terjadi pada abad ke 20 seperti PD I (1914-1918) dan juga Perang Teluk (Gulf war) 1991 antara Irak dengan Negara – Negara sekutu dibawah komando Amerika serikat.

Perang Dunia I (1914-1918)

Sebab-sebab Perang Dunia I

Sebab Umum

  1. Terjadi pertentangan antara Negara-negara Eropa :
    1. Pertentangan Jerman – prancis

Dendam yang sudah lama, saat kaisar Jerman Wilhelm I dinobatkan di istana Versailles setelah perancis mengalami kekalahan. Beberapa daerah Industri Prancis seperti Elzas dan Lotharingen yang berada di perbatasan Jerman direbut oleh Jerman. Timbullah keinginan prancis untuk membalas dendam terhadap Jerman.

    1. Pertentangan Jerman – Inggris

Persaingan industry, imperialise modern. Sehingga untuk melindungi industrinya.

Inggris member cap terhadap semua barang buatan jerman dengan tulisan “ Made In Germany “ hal ini sangat merugikan Jerman.

    1. Pertentangan Jerman – Rusia

Jerman yang pernah dekat dengan Rusia menolak member pinjaman uang untuk keperluan industry, sehingga Rusia memihak kepada para lawan utama Jerman yakni Prancis sedangkan Jerman membantu Turki yang adalah musuh Rusia, permusuhan Turki dengan Rusia disebabkan turki telah menghalangi “ politik Air hangat “ nya Rusia di laut tengah.

    1. Persaingan antara Austria – rusia dalam merebutkan Bolkan.

Turki pernah menjadi penguasa bolkan, namun kekuasaan Turki semakin merosot dan turki dijuluki The Sick man. Ini menyebabkan daerah bekas jajahannya di Bolkan

Bangkit untuk membebaskan diri dan daerah Balkanpun menjadi perebutan antara bangkit untuk membebaskan diri dan daerah balkanpun menjadi perebutan antara

  • Serbia yang ingin membentuk Negara Serbia raya
  • Rusia yang ingin menguasai wilayah L tengah
  • Austria yang ingin menggantikan posisi turki sebagai penguasa Balkan.




  1.  Timbul persekutuan militer

Beberapa Negara merasa takut akan ancaman dari Negara lain yang merupakan saingan, maka timbullah usaha mencari kawan untuk menghadapi lawan.

Contoh :

  • Jerman bersekutu dengan Austria untuk menghadapi Rusia, Italia ikut bergabung maka terbentuklah Triple Alliance ketiganya disebut Negara sentral.
  • Nggris dengan Prancis yang sebelumnya bermusuhan, tetapi karena memilki musuh yang sama yakni Jerman, maka Prancis, Inggris dan Rusia bergabung dengan membentuk Triple Entente anggotanya disebut Negara Sekutu.



  1. Timbul perlombaan senjata

Masing-masing Negara saling curiga, maka untuk menghadapi serangan mendadak dari musuh setiap Negara berusahalah mempersejatai diri dengan senjata secanggih mungkin, terjadilah perlombaan senjata dan Perang Dingin.

Sebab Khusus

Terjadinya pembunuhan terhadap putra mahkota raja Austria Fans-Ferdinand di Sarajevo,Bosnia 28 Juni 1914 saat melihat dari dekat tentaranya yang sedang mengadakan latihan oleh Gabriello princip seorang pemuda sebia, latihan perang yang dilakukan oleh Austria dinilai sebagai ajang pamer kekuatan Austria mengultimatum agar dalam waktu 1 bulan pembuhnya harus segera menyerahkan diri, Jika tidak Austria akan menyerang.Namun ultimatum ttsb tidak diindahkan Serbia yang mendapat dukungan dari Rusia, maka Ausria menyatakan perang terhadap Serbia.



Pihak – Pihak yang terlibat dalam PD I

  • Pihak Sentral dipimpin Jerman terdiri dari 4 Negara: Jerman, Turki,Bulgaria, Austria-Hongoria.
  • Pihak Sekutu dipimpin Perancis terdiri dari 23 Negara.
  • Italia sebelumnya anggota triple Aliance akhirnya memihak lawan karena daerahnya di tirai selatan dikuasi oleh Austria
  • Amerika Serikat mulanya bersikap netral akhirnya bergabung dengan sekutu sejak kapal dagannta Lusitania ditengelamkan oleh Jerman. Dalam perang kapal selam tidak terbatas di L.Jutland.



Kronologi PDI

Peristiwa 28 Juni 1914 memicu terjadinya perang antara Austria dengan Serbia. Adanya
persekutuan militer menyebabkan perang meluas ke berbagai Negara.

  1. Agustus 1914 Jerman menyatakan perang dengan Rusia
  2. Agustus 1914 Perancis menyatakan perang dengan Jerman
  3. Agustus 1914 Perancis menyatakan perang dengan Jerman
  4. Agustus 1914 Inggris menyatakan perang dengan Jerman

Perang yang melanda Eropa khususnya, Dibagi menjadi 5 front ( Wilayah )

  1. Front Barat

Jerman dipimpin Ludendorf berhasil menduduki Belgia dan Perancis walau dipukul mundur oleh Jend Prancis. Perang berubah mejadi Perang Parit. Di front ini tentara A.S dipimpin oleh John J. Pershing dan Tentara Inggris dipimpin oleh Jend. Alleby.

  1. Front Timur

Pada saat tentara Jerman menyerbu Belgia, Rusia mengerahkan kekuatan tentaranya sebanyak 200.000 orang menyerbu wilayah timur Jerman. Jendral Jerman di front ini adalah Ludendorf dan Hidenburg.

  1. Front Italia

Italia melakukan serbuan dari selatan ke arah pihak sentral.

  1. Front Balkan

Turki bersekutu dengan Jerman menghadapi Rusia dalam pertempuran di Kaukasus dan Lkaspian, Serbuan Turki berhasil mengusir Inggris dan mampu ditan Inggris. Untuk menahan bantuan Jerman ke Turki, Inggris menduduki Selat Dardanella dan Selat Bosporus sebagai satu strategi. Namun Mustafa Kemal Pasha pimpinan Turki berhasil mengagalkannya. Turki akhirnya menyerah.

  1. Front Laut

Perang terjadi di Jutland, antara Inggris dan Jerman keduanya sama kuat. Pimpinan tentara Inggris John Jellicoe, mengadakan blokde terhadap Jerman, untuk menerobos blockade Inggris, Jerman melancarkan Perang Kapal Selam Tidak Terbatas . Tidak perduli, Semua kapal yang melintas akan ditorpedo, termasuk 4 kapal dagang Amerika bernama Lusitania peristiwanya dinamakan Lusitania incident, Ketika membawa bantuan bahan pangan untuk Eropa, dengan peristiwa tsb Amerika akhirnya terlibat perang ( 1917 ) dan memihak sekutu bahkan mengambil alih kepemimpinan sekutu, bantuan dari amerika terus mengalir sehingga mempercepat kekalahan pihak Jerman.

Akhir Perang Dunia I ( 11 Nov 1918 )
Blokade musuh ditambah kekalahan Jerman di Front Barat, menyebabkan kehidupan rakyat
Jerman semakin susah, Keadaan seperti ini menimbulkan gerakan dari Kaum komunis yang
hendak menggulingkan pemerintahan Jerman. Jerman menghadapi 2 serangan sekaligus
yakni dari pihak luar oleh pihak sekutu dan dari dalam oleh rakyatnya sendiri, Hal ini
menyebabkan Kaisar Wilhem II turun tahta dan diganti dengan Ebert ( bentuk kekaisaran
Jerman berubah menjadi Republik ), Hal yang sama juga terjadi di Austria, Kaisar Karl
diturunkan tahtanya, Austria-Hongaria menjadi Republik.



Setelah PD 1 usai terjadi berbagai perjanjian damai seperti







  1. Perjanjian Versailles ( 28 juni 1919 ) antara Sekutu-Jerman Isinya:
    a. Jerman menyerahkan Elzas-Lotharingen kepada Perancis
    b. Danzig menjadi kota merdeka dibawah LBB
    c. Jerman kehilangan semua jajahannya ( diambil Perancis, Inggris, Jepang)
    d. Jerman harus membayar ganti rugi perang 132 milliar Mark emas
    e. Angkatan perang jerman diperkecil
    f. Kapal dagang Jerman harus diserahkan kepada Inggris sebagai ganti rugi perang dalam perdamaian Versailles ini perang penting dipegang oleh Woodrow Wilson( Pres AS ), Clemenceau ( Perancis ), Lloyd George ( PM Inggris), Orlando( Italia) keempatnya dijuluki The Big Four.
  2. Perjanjian ST. Germain antara Sekutu – Austria
  3. Perjanjian Nevilly antara Sekutu-Bulgaria
  4. Perjanjian Sevres antara Sekutu-Turki
    Karena perjanjian Serves dipandang sangat menghina Turki, maka timbullah pemberontakan nasionalis di turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha, Sultan Turki, Muhamad VI diturunkan. Kesultanan Turki diubah menjadi Republik dengan Presidennya MKP, Ia tidak mengakui perjanjian Sevres yang kemudian oleh Sekutu dibaharui menjadi pernjanjian Lausanne

Akibat PD I

  1. Bidang Politik
    a. 4 Kerajaan besar tenggelam yakni Jerman,Austria-Hongoria, Turki, Rusia dan muncul Negara
    baru seperti: Polandia, Finlandia,Cekoslavakia,Jugoslavia, dll
    b. Munculnya paham politik baru
    Fasisme Italia pim Musollini, Naziisme Jerman pimp Adolf Hitller, Milliterisme Jepang pimp
    Kaisar Hirohito
  2. Bidang Sosial
    a. Tercipta Palang Merah International berpusat di Swisss dengan tokohnya Henry Dunant
    b. Tercipta Liga Bangsa-Bangsa( League of Nations ) oleh Pres Woodrow Wilson dengan diawali
    oleh 14 pasal perdamaian ( Wilson Fourteen Points). Berkedudukan di Geneva, Swiss

Masa Antar Perang

Zaman antara selesainya PD1 dan mulainya PDII dinamakan Antar Bellum terbagi atas dua masa
yaitu masa antara tahun 1919-1929 dan antara 1929-1939
a. masa antara 1919-1929 ditandai dengan orang sibuk mencari pedamaian dengan membuat
perjanjian damai.
b. masa antara 1929-1939 ditandai dengan kesibukan mencari kawan atau politik aliansi



PERANG DUNIA II ( 1939 – 1945 )
PD 1 menimbulkan kehancuran ekonomi dan politik bagi Negara yang terlibat perang. Hal ini mendorong lahirnya Negara-Negara fasis totaliter yang sangat memuja-muja bangsanya seperti, Hitler mendewakan bangsa Jerma adalah keturunan bangsa Aria, Mussollini meniru bangsa Romawi Kuno saat dipimpin oleh Julius Caessar dan Jepang menamakan dirinya bangsa dewa keturunan Amaterasu Omikami sedangkan bangsa di luar mereka adalah bangsa Barbar, bangsa budak yang harus ditundukkan.



  1. Jerman dibawah Hitler
    Republik Jerman dibawah pres Ebert yang kemudian digantikan oleh Pres Van Hidenburg menghadapi kesulitan yang sangat besar di segala bidang, Hal ini membuat ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah ditengah keadaan yang seperti itu munculah Hitler dengan partainya yang sangat ekstrim yakni NAZI dengan lambangnya swastika berhasil menarik perhatian rakyat Jerman dalam bukunya Mein Kampf ( perjuanganku ) dinyatakan bahwa bangsa Jerman adalah bangsa terhormat, paling tinggi kedudukannya diantara bangsa lain ( Deutsland Uber Alles ). Hitler menempatkan diri sebagai ditactor tertinggi ( Fuhrer ). Ia menerapkan politisi Libensraum, ( Yaitu mencari ruang hidup yang lebih luas ) dengan merebut dan menguasi daerah sekitarnya.
  2. Italia di bawah kepemimpinan Benito Mussollini
    Ketidak percayaan rakyat Italia menyebabkan jatuhnya pemerintahan Taja Victor Immanuel III situasi itu dimanfaatkan oleh Mussolini untuk merebut kekuasaan, Sejak itu ia menjadi seorang ditaktor dan menyebut dirinya Il Duce ( Sang Pemimpin ) Mussolini mengajak rakyat Italia untuk menghidupkan kembali kejayaan seperti masa Romawi Kuno, Italia harus menjadi bangsa yang nomor satu didunia sebutan lain Italia La Prima atau Italia Irredenta.
  3. Jepang dibawah Kaisar Hirohito
    Jepang mengadakan Modernisasi di jaman Kaisar Mathuhito dari dinasti Meiji, perubahan ini dinamakan Restorasi Meiji, akibatnya Jepang menjadi Negara maju dan berambisi sebagai Negara nomor satu di Asia, Doktrin tsb dinamakan Hakko I Chiu, caranya dengan mengadakan Imperialisme ke seluruh Asia dan Barron Tanaka yang menjadi penganjurnya Dokumen rahasia yang diajukannya dinamakan Tanaka Memorial, berisi panggilan suci untuk memimpin Asia. Politik Imperialisme ini dimulai pada masa pemerintahan PM Hideki Tojo. Bagi Eropa kebangkitan Jepang merupakan Bahaya Kuning yang perlu diwaspadai.

Sebab – Sebab PD II

  1. LBB gagal menjalankan tugasnya
  2. Muncul Politik Aliansi
  3. Kekacauan dalam bidang ekonomi
  4. Muncul Paham Ultranasionalisme ( Nasionalisme yang berlebihan )
  5. Jerman tidak mengakui perjanjian Versailles

Sebab Khusus:

  1. Di Eropa: Serangan Jerman terhadap Polandia ( 1 Sep 1939 )
  2. Di Asia: Serangan Jepang terhadap pangkalan Militer Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbour ( 7 Des 1941 ) mengawali pertempuran di front pacific.

Negara – Negara Yang Terlibat PD II

  1. Blok Sentral terdiri dari Jerman, Italia, Jepang. Poros yang mereka bentuk dinamakan Roberto ( Roma, Berlin, Tokyo )
  2. Blok Sekutu terdiri dari Inggris, Perancis, Rusia, AS, Belanda, Australia,Cina,dll Poros yang dibentuk dinamakan ABDA Comm ( dibawah komando AS, British, Dutch, Australia ) atau front ABCD ( AS, British, Cina,Dutch ).

Jalannya PD II terbagi dalam 3 Periode

  1. Periode permulaan 1939 – 1942 pihak sentral menang dan Sekutu Kalah
    - 1 September 1939 Jerman menyerbu Polandia
    - Jepang menyerang Pearl Harbour dan membuka perang pasifik
    Malaysia,Singapura,Indonesia, Burma,Philipina jatuh ketangan Jepang
  2. Periode pertengahan 1942 saat membalik ( Turning Point )
    - Jepang mengalami kekalahan pertama kali dalam pertempuran di L. karang melawan
    sekutu pimpinan Dauglas Mac Arthur 7 Mei 1942
    - Jerman dipukul mundur dalam pertempuran di wilayah Afrika Utara oleh Jend
    Mintgomery.
  3. Periode akhir 1943 – 1945 Pihak sentral kalah dan sekutu menang
    Di Eropa
    Serangan sekutu dipimpin Jend Eissenhower ke wilayah Jerman di perancis melalui Normandia 6 Juni 1944 dianggap sebagai penentuan kekalahan pihak Jerman ( D-Day). 7 Mei 1945 Jerman menyerah kepada sekutu, sebelum Jerman menyatakan menyerah, Hitler bunuh diri 30 April 1945. Jendral Rusia Zukhov berhasil menyerbu Italia
    Di Asia Pasifik
    Peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hirosima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945, Sementara itu pada 8 Agustus 1945 Rusia menyatakan perang terhadap Jepang sebagai balas dendamnya karena tahun 1904-1905 pernah dikalahkan Jepang, Akhir 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, namun secara resmi penyerahan terhadi pada tgl 2 September 1945 dalam perjanjian San Fransisco yang berlangsung di atas kapal Missouri yang merapat di Teluk Tokyo.

PD II diakhiri dengan perjanjian sbb:

  1. Perjanjian postdam antara Jerman dengan Sekutu dihadiri oleh Harry S Truman ( Pres AS), Joseph Stalin( Pres US), Attlee ( PM Inggris ) Isinya:

  • Jerman dibagi dua Jer-bar dikuasai AS, Inggris, Perancis, Jer-tim dikuasai Uni Soviet
  • Kota Berlin dibagi 2 Berlin barat dan Berlin Timut dengan dibentuknya tembok Berlin Demiliterisasi bagi Jerman
  • Jerman ganti rugi perang

  1. Perjanjian San Fransisco antara Jepang dengan Sekutu



Akibat PD II

Bidang Politik

  1. Banyak Negara jajahan mencapai kemerdekaanya setelah PD II
  2. Banyak Negara yang terpecah belah seperti
    - Jerman, Jerman Barat dan Jerman Timur
    - Indocina terpecah menjadi beberapa Negara, Laos, Kamboja,Vietnam Utara dan Vietnam
    Selatan
    - Kore, Kor-Ut dan Kor-Sel
    - Cina dan Taiwan
    - India dan Pakistan
  3. Amerika Serikat kedudukannya memuncak, karena tampil sebagai pemenang dan penyebab kemenangan Sekutu, tumbuh sebagai Negara super power/Adi daya
  4. Setelah PDII Uni Soviet tumbuh kekuatan raksasa dan menjadi saingan berat AS
  5. Timbul politik pertahanan berimbang ( Balance of Power Policy ) antrara AS dan sekutunya Dengan Membentuk NATO ( North Atlantic Treaty Organization ) Sedangkan Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa.

Bidang Ekonomi
AS tampil sebagai Negara kreditor bagi seluruh dunia dengan membentuk lembaga donator seperti:

  • Marshall Plan, Bantuan bagi seluruh Negara Eropa
  • Point Four Thruman, bantuan kepada Negara Saia yang masih terbelakang termasuk Indonesia

Bidang Sosial
Dibentuk Lembaga dunia UNRRA( United Nation Relief Rehabilitation Administration), dengan Membantu:

  • Mendirikan rumah sakit
  • Menampung orang yang kehilangan rumah
  • Mengurus pengungsi
  • Mempersatukan keluarga yang terpisah, dll

Bidang Rohani
Dibentuk UNO ( United Nations Organisation ) sebagai penganti League of nations diawali dengan pertemuan Pres AS F.D Roosevelt, Dan PM Inggris, Winston Churchill tgl 14 Agustus 1941 diatas kapal milik AS Augusta, yang merapat di Teluk New Foundland S Atlantik. Menghasilkan Piagam Atlantik ( Atlantik Charter ). Diikuti dengan konfrensi di San Fransisco, tgl 26 Juni 1945 menghasilkan Piagam San Fransisco dihadiri oleh wakil dari 50 negara yang kemudian dinamakan anggota asli PBB ( Original Member ) berhasil membuat United Nations Charter. Maka resmilah PBB berdiri tgl 24 Oktober 1945 ( hari jadi PBB ).



Seketair Jendral PBB

  1. Trigve Lie ( Norwegia)
  2. Dag Hamarskjod (Swedia )
  3. U Thant ( Burma )
  4. Kurt Waldheim ( Austria )
  5. Javier Perez De Cuellar ( Peru )
  6. Boutros Boutros Ghali ( Mesir )
  7. Koffi Anant




     LIHAT PULA BEBERAPA BLOG LAIN:


                                                         

Minggu, 02 Februari 2014

peristiwa ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan


Bagian penting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun hanya “ setengah hati.” Hal ini terbukti dengan munculnya perbedaan dan pertentangan antarkelompok bangsa. Dua kekuatan besar yang saling berseberangan yaitu:
1. kelompok unitaris, artinya kelompok pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. kelompok pendukung Negara Federal-RIS.
Dampak dari terbentuknya Negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Perlu diingat bahwa dalam Konstitusi RIS 1949 tidak mengenal jabatan wakil presiden. Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Kelompok ini sangat menentang dan menolak ide federasi dalam bentuk negara RIS.
Pada akhirnya kelompok unitaris semakin memperoleh simpati. Berikut ini sejumlah faktor yang memengaruhi proses kembalinya negara RIS menjadi NKRI.
1. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat.
3. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia.
4. Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh negara-negara bagian RIS.
Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam terbentuknya NKRI. Peristiwa ini juga menandai berakhirnya bentuk RIS. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

B. KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

Pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang ekonomi sangatlah kompleks. Berikut ini masalah-masalah tersebut.
1. Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi
Kondisi perekonomian Indonesia pasca pengakuan kedaulatan masih dikuasai oleh asing. Untuk itu para ekonom menggagas untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Salah satu tokoh ekonom itu adalah Sumitro Djoyohadikusumo. Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus selekasnya ditumbuhkan kelas pengusaha. Pengusaha yang bermodal lemah harus diberi bantuan modal. Program ini dikenal dengan gerakan ekonomi Program Benteng. Tujuannya untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Ternyata program benteng mengalami kegagalan. Banyak pengusaha yang menyalahgunakan bantuan kredit untuk mencari keuntungan secara cepat.
2. Perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak
Akibat penjajahan dan perjuangan fisik, banyak sarana prasarana dan instalasi industri mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemacetan dalam bidang industri, kondisi ini mempengaruhi perekonomian nasional.
3. Jumlah penduduk meningkat cukup tajam
Pada pasca pengakuan kedaulatan, laju pertumbuhan penduduk meningkat. Pada tahun 1950 diperkirakan penduduk Indonesia sekitar 77,2 juta jiwa. Tahun 1955 meningkat menjadi 85,4 juta. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pada peningkatan impor makanan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan lapangan kerja meningkat. Kondisi tersebut mendorong terjadinya urbanisasi.
4. Utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi
Setelah pengakuan kedaulatan, ekonomi Indonesia tidak stabil. Hal itu ditandai dengan meningkatnya utang negara dan meningginya tingkat inflasi. Utang Indonesia meningkat karena Ir. Surachman (selaku Menteri Keuangan saat itu) mencari pinjaman ke luar negeri untuk mengatasi masalah keuangan negara. Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia meninggi karena saat itu barang-barang yang tersedia di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan naik. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah melakukan sanering pada tanggal 19 Maret 1950. Sanering adalah kebijakan pemotongan uang. Uang yang bernilai Rp,5,- ke atas berlaku setengahnya.
5. Defisit dalam perdagangan internasional
Perdagangan internasional Indonesia menurun. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki barang-barang ekspor selain hasil perkebunan. Padahal sarana dan produktivitas perkebunan telah merosot akibat berbagai kerusakan.

6. Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional
Pada awal pengakuan kedaulatan, perusahaan-perusahaan yang ada masih merupakan milik Belanda. Demikian juga tenaga ahlinya. Tenaga ahli masih dari Belanda, sedang tenaga Indonesia hanya tenaga kasar. Oleh karena itu Mr. Iskaq Tjokroadikusuryo melakukan kebijakan Indonesianisasi. Kebijakan ini mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional. Langkahnya dengan mewajibkan perusahaan asing memberikan latihan kepada tenaga bangsa Indonesia.
7. Rendahnya Penanaman Modal Asing (PMA) akibat konflik Irian Barat
Akibat konflik Irian Barat kondisi politik tidak stabil. Bangsa Indonesia banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sebagai dampak nasionalisasi, investasi asing mulai berkurang. Investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia.
8. Terjadinya disinvestasi yang tajam dalam tahun 1960-an
Pada tahun 1960-an terjadi disinvestasi yang cukup tajam akibat konflik Irian Barat. Akibatnya kapasitas produksi menurun karena terjadi salah urus dalam perusahaan.

 

 

C. PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955

Mengeluarkan
 1. Situasi Politik di Indonesia Sebelum Pemilu Tahun 1955
Kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum dilaksanakan Pemilu tahun 1955 ada dua ciri yang menonjol, yaitu munculnya banyak partai politik (multipartai) dan sering terjadi pergantian kabinet/ pemerintahan. Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, sistem demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Liberal Sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Pada masa ini perkembangan partai politik diberikan ruang yang seluas-luasnya. Dari tahun 1950-1959, terdapat tujuh kabinet yang memerintah.
a. Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 – Maret 1951)
Kabinet Natsir merupakan suatu Zaken Kabinet, intinya adalah Partai Masyumi. Kabinet ini menyerahkan mandatnya tanggal 21 Maret 1951, setelah adanya mosi yang menuntut pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara. Penyebab lainnya adalah seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.
b. Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952)
Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI. Pada masa Kabinet Sukiman muncul berbagai gangguan keamanan, misalnya DI/TII semakin meluas dan Republik Maluku Selatan. Kabinet ini jatuh karena kebijakan politik luar negerinya diangap condong ke Serikat. Pada tanggal 15 Januari 1952 diadakan penandatanganan Mutual Security Act (MSA). Perjanjian ini berisi kerja sama keamananan dan Serikat akan memberikan bantuan ekonomi dan militer.
c. Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953)       
Kabinet Wilopo didukung oleh PNI, Masyumi, dan PSI. Prioritas utama program kerjanya adalah peningkatan kesejahteraan umum. Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahannya adalah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu tuntutan rakyat yang didukung oleh Angkatan Darat yang dipimpin Nasution, agar DPR Sementara dibubarkan diganti dengan parlemen baru. Sedang Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) mencakup persoalan perkebunan asing di Tanjung Morawa yang diperebutkan dengan rakyat yang mengakibatkan beberapa petani tewas.
d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)
Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Prestasi yang dicapai adalah terlaksananya Konferensi di Bandung 18-24 April 1955.
e. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)
Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap dengan inti Masyumi. Keberhasilan yang diraih adalah menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa kementerian, maka pada tanggal 3
Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.
f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957)
Program Kabinet Ali II disebut Rencana Lima Tahun. Program ini memuat masalah jangka panjang, misalnya perjuangan mengembalikan Irian Barat. Muncul semangat anti- Cina dan kekacauan di daerah-daerah sehingga menyebabkan kabinet goyah. Akhirnya pada Maret 1957, Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya.
g. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959)
Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Tugas Kabinet Djuanda melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia. Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955
Penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pemilu diselenggarakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante (Badan Pembentuk UUD).
Hasil pemilu tahun 1955 menunjukkan ada empat partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu PNI (57 wakil), Masyumi (57 wakil), NU (45 wakil), dan PKI (39 wakil). Dari segi penyelenggaraan, pemilu tahun 1955 dapat dikatakan berjalan dengan bersih dan jujur karena suara yang diberikan masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka. Akan tetapi, kampanye yang relatif terlalu lama (2,5 tahun) dan bebas telah mengundang emosi politik yang amat tinggi, terutama kecintaan yang berlebihan terhadap partai. Pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas poltik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintahan pusat dengan beberapa daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakmampuan anggota Konstituante untuk mencapai titik temu dalam menyusun UUD baru untuk mengatasi kondisi negara yang kritis. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno dekrit. Dekrit ini dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

D. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN

1. Situasi Politik Menjelang Dekrit Presiden
Sistem Demokrasi Liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan. Misalnya konflik ideologis, konflik antarkelompok dan daerah, konflik kepentingan antarpartai politik. Hal ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957.Berikut ini isi Konsepsi Presiden.
a. Penerapan sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, sehingga sistem demokrasi parlementer harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
b. Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya semua partai politik.
c. Segera dibentuk Dewan Nasional.

2. Sidang Konstituante Menjelang Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dari pemilu tahun 1955 terbentuk dewan konstituante. Badan ini bertugas menyusun UUD yang baru. Anggota Konstituante terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Islam dan kelompo nasionalis, kedua kelompok sulit mencapai kata sepakat dalam pembahasan isi UUD. Dalam sidang sering terjadi perpecahan pendapat. Setiap wakil partai memaksakan pendapatnya. Akibatnya gagal menghasilkan UUD. Hal ini mendorong presiden menganjurkan konstituante untuk kembali menggunakan UUD 1945. Untuk mewujudkan anjuran tersebut maka, diadakan pemungutan suara sampai tiga kali. Akan tetapi hasilnya belum mencapai batas quorum, dua pertiga suara. Akibatnya Dewan Konstituante gagal mengambil keputusan. Untuk mengatasi masalah tersebut pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit. Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yaitu:
a. pembubaran Konstituante;
b. berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950;
c. akan dibentuk MPRS dan DPAS.
info
Dekrit Presiden adalah keputusan pemerintah di bidang ketatanegaraan yang bersifat mengikat. Agar berlaku efektif, dekrit biasanya harus mendapat dukungan dari kekuatan politik, parlemen, dan militer.
Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keluarnya Dekrit Presiden menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.
3. Tindak Lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perkembangan politik dan ketatanegaraan di Indonesia.
a. Pembentukan Kabinet Kerja, dengan programnya yang disebut Tri Program, isinya:
1) memperlengkapi sandang pangan rakyat,
2) menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, serta
3) melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat.
b. Penetapan DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959.
c. Pembentukan MPRS dan DPAS. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN. Sedangkan tugas DPAS adalah sebagai penasihat atau memberi pertimbangan pada presiden.
d. MPRS dan DPAS juga dibentuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Mahkamah Agung (MA). BPK bertugas memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah, MA berperan sebagai lembaga tinggi negara.
e. Pembentukan DPR-GR. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Alasannya adalah penolakan DPR terhadap usulan Anggaran Belanja Negara yang diajukan presiden. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno membentuk DPR-GR (DPR Gotong Royong).
f. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Front Nasional. Depernas bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta yang berpola delapan tahun. Front Nasional tugasnya mengerahkan massa. Badan ini berperan penting dalam pengganyangan Malaysia dan pembebasan Irian Barat, terutama melalui Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB).
g. Penetapan GBHN. Manifesto Politik (Manipol) merupakan sebutan pidato Presiden Soekarno dalam peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut aslinya berjudul” Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Oleh DPAS dalam sidangnya tanggal 23-25 September 1959, diusulkan agar Manipol ditetapkan sebagai GBHN. Manipol itu mencakup USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol dan USDEK sering disebut dengan Manipol USDEK.
Dalam Tap MPRS itu juga diputuskan bahwa pidato presiden “Jalannya Revolusi Kita” dan “To Build the World a New” (membangun dunia kembali) Menjadi pedoman pelaksanaan Manifesto Politik.
4. Dampak Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden ternyata memiliki beberapa dampak, berikut.
a. Terbentuknya lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945, misalnya MPRS dan DPAS.
b. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan.
c. Kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia.
d. Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin.
e. Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, maupun lembaga tinggi negara lainnya.

E. KEHIDUPAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin yang menggantikan sistem Demokrasi Liberal, berlaku tahun 1959 – 1965. Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi semasa Demokrasi Terpimpin.
a. Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959.
b. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden.
c. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955.
d. GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS.
e. Pengangkatan presiden seumur hidup.
info
Menurut Bung Hatta, Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah konsepsi mempunyai tujuan baik, tetapi cara-cara dan langkah-langkah yang hendak diambil untuk melaksanakannya terlihat menjauhkan dari tujuan baik tersebut. Hal ini terbukti dengan beberapa tindakan Presiden Soekarno, di antaranya membubarkan DPR hasil Pemilu.
Dalam periode Demokrasi Terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menempatkan dirinya sebagai golongan yang Pancasilais. Kekuatan politik pada Demokrasi Terpimpin terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI di sampingnya. Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) ciptaan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Ajaran Nasakom menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat PKI semakin meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra sebagai partai yang paling manipolis dan pendukung Bung Karno yang paling setia. Selama masa Demokrasi Terpimpin, PKI terus melaksanakan program-programnya secara revolusioner. Bahkan mampu menguasai konstelasi politik. Puncak kegiatan PKI adalah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965.
2. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin
Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blok Timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin.
a. Oldefo dan Nefo
Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara - Cina – Korea Utara).
b. Konfrontasi dengan Malaysia
Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, tanggal 16 September 1963 pem
erintah Malaya memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia.
Informasi
Dalam rangka konfrontasi Malaysia, Indonesia juga mengadakan operasi militer yang diberi nama “Operasi Siaga” yang berupa penyusupan pasukan Indonesia ke wilayah musuh di Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara. Panglima Siaga yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno adalah Marsekal Madya Umar Dhani.
Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya:
1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan
2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.
Di tengah situasi konflik Indonesia - Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.

Sabtu, 01 Februari 2014

pertempuran bojongkooksan 9 desember 1945

PERTEMPURAN SUKABUMI atau lebih dikenal dengan peristiwa BOJONG KOKOSAN Ⓟertempuran di Sukabumi, Jawa Barat ini jarang di bahas tapi dicatat sebagai sejarah bangsa Indonesia untuk menunjukan kedaulatan RI, yang merugikan pasukan Inggris (sekutu) maupun Belanda pada masa pelucutan dan pemulangan tentara Jepang setelah kalah perang. Kisah ini adalah cuplikan dari Buku Pertempuran Konvoy Sukabumi-Cianjur 1945 - 1946. Seandainya R.H. Eddie Soekardi dan adiknya R.H. Harry Soekardi tidak diculik Kempetai dari rumah kediamannya di Gang Ijan Bandung untuk dijadikan tentara PETA (Pembela Tanah Air), mungkin pimpinan penyerangan konvoi di Sukabumi-Cianjur bukanlah mereka. Mereka dikirim ke Bogor untuk digembleng menjadi calon perwira PETA. Ide pembentukan PETA sendiri berdasarkan perundingan rahasia antara Otto Iskandar Dinata, Iyos Wiriaatmaja, dan R. Gatot Mangkupraja. Mereka berpikiran jauh ke depan bahwa bangsa Indonesia memerlukan kader-kader militer kelak. Pada tanggal 7 September 1943 Gatot Mangkupradja mengirim surat kepada penguasa militer Jepang agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu Jepang di garis depan. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1943 Letnan Jenderal Kumakici Harada memaklumkan pembentukan PETA (hal 36). Peristiwa penghadangan konvoy sekutu di jalur Sukabumi - Cianjur tahun 1945 - 1946 ini disebut dengan berbagai sebutan. Ada yang menyebut Perang Bojongkokosan, Palagan Bojongkokosan, Peristiwa Bojongkokosan, atau seperti judul buku yang dikutip. Pertempuran ini terjadi dua kali yaitu 9 - 12 Desember 1945 dan 10 - 14 Maret 1946 keduanya di jalur Sukabumi - Cianjur. Bojongkokosan hanyalah salah satu tempat peristiwa yang terletak di sebelah barat laut dari kota Sukabumi. Tidak bisa dikesampingkan peran besar Batalyon III Resimen TKR (Tentara Keamanan Rakyat) Sukabumi yang berkedudukan di Cianjur. Nara sumber utama adalah R.H. Eddie Soekardi mantan Komandan Resimen III TKR / TRI Sukabumi, R.H. Harry Soekardi mantan Komandan Batalyon II TKR / TRI Sukabumi, dan H. Anwar Padmawijaya mantan Komandan Batalyon III TKR / TRI Cianjur. Nara sumber pendukung adalah para veteran Pejuang Angkatan 1945 Sukabumi dan Cianjur. Inti buku terdapat dalam Bab IV yaitu pertempuran 9-12 Desember 1945 serta Bab V mengenai pertempuran 10-14 Maret 1946. Bab VI merupakan epilog dan berisi rangkuman serta kesimpulan. Berikut ringkasan kedua pertempuran hebat tersebut : Perang Konvoi Pertama Tentara Inggris salah satu negara pemenang PD II mengemban misi internasional sekutu yaitu: perlucutan dan pemulangan tentara Jepang, serta pengiriman perbekalan dan pemulangan APWI. Khusus mengenai urusan di bekas Hindia Belanda mereka membentuk AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies). Celakanya mereka terbebani oleh Civil Affairs Agreement yang ditandatangani Belanda dan Inggris tanggal 24 Agustus 1945 yang intinya “Pemerintah Inggris akan membantu mengembalikan kekuasaan Belanda atas wilayah Hindia Belanda”. Ini bertentangan dengan Atlantic Charter (14-08-1941) yang ditandatangani Inggris “Bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri”. Pada tanggal 29 September 1945 bersamaan dengan kedatangan Panglima Skadron Penjelajah V Inggris Laksamana Muda W.R. Patterson turut pula Ch. O. van Der Plas, Wakil Kepala NICA (Netherlands Indies Civil Administration) untuk membentuk Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. Hilir mudiknya konvoi sekutu Jakarta - Bandung yang melewati Sukabumi tidak menghiraukan kesatuan-kesatuan TKR di wilayah yang dilewati. Padahal misi AFNEI harus melibatkan TKR. Akhirnya TKR Resimen III Sukabumi di bawah Letkol Soekardi waktu itu masih 29 tahun ingin memberi pelajaran kepada Sekutu. Dilakukanlah herdislokasi empat Batalyon : Batalyon I pimpinan Mayor Yahya B. Rangkuti bersiaga di Jalan raya Ciawi - Cigombong - Cibadak (18 km) sebagai pemukul pertama Batalyon II pimpinan Mayor Harry Soekardi bersiap mulai dari Cibadak hingga Sukabumi bagian barat (18 km) sebagai pemukul kedua Batalyon III pimpinan Kapten Anwar berjaga mulai Gekbrong hingga Ciranjang Cianjur (30km) Batalyon IV pimpinan Mayor Abdulrachman ditempatkan di jalan raya Sukabumi bagian timur hingga Gekbrong (15 km) Dengan kekuatan lebih kurang 3000 personil dibantu laskar perjuangan dan rakyat, mereka bersiaga menunggu konvoi Sekutu yang datang dari arah Jakarta. Konvoi perbekalan APWI yang dikawal Batalyon 5/9 Jats (Satuan tentara Inggris yang berasal dari Punjab, India) terdiri dari 150 truk yang dikawal Tank Sherman, Panser Wagon dan Brencarrier tanggal 9 Desember 1945 sore memasuki Cicurug. Kepala konvoi mendapat serangan pertama di Bojongkokosan di antara dua tebing, sedangkan ekor konvoi berada di Cicurug mendapat serangan setelah timbul kepanikan. Akibat penyergapan tersebut keesokan harinya tanggal 10 Desember pagi-pagi RAF memborbardir Cibadak untuk balas dendam. Bombardemen berlangsung hingga pukul 16.00. Dalam buku The Fighting Cock (Doulton, 1951) disebutkan bahwa ini merupakan serangan udara paling dahsyat dalam “perang” di Pulau Jawa. Adapun Batalyon Jats yang tersisa menyatukan diri dan beristirahat di tengah kota Sukabumi. Pada tanggal 11 Desember 1945 Markas Sekutu di Cimahi mengirim balabantuan Batalyon 3/3 Gurkha Rifles. Tetapi pasukan ini dihadang Batalyon III di sepanjang Jalan Raya Cianjur yang menggunakan taktik “Hit and Run” dengan disiplin tinggi. Meskipun Batalyon Gurkha Rifle dan Jats dapat bergabung pada malam harinya di kota Sukabumi, mereka memohon untuk dapat melanjutkan perjalanan ke Bandung dan tidak diganggu. Akibat peristiwa ini Pemerintah Inggris mendapat kecaman dari berbagai pihak. Akhirnya AFNEI ingin melibatkan TKR untuk mengemban misi internasionalnya.

                                  

 Ini artinya pengakuan terhadap kesatuan TKR dan kedaulatan RI. Perang Konvoi Kedua Tidak senang dengan keberhasilan diplomasi RI dengan Sekutu, NICA membujuk AFNEI agar memindahkan pusat kekuatan militernya ke Bandung. Sebelum Indonesia merdeka Belanda telah memindahkan Kementrian Peperangan (DVO) dan markas tentaranya ke Bandung, bahkan Bandung telah dipersiapkan untuk Pusat Pemerintahan Hindia Belanda. Dalam pikiran mereka untuk menguasai Indonesia, maka harus dikuasai dahulu Jawa Barat terutama Bandung. AFNEI terbujuk bahkan membiarkan pendaratan besar-besaran tentara Belanda di Tanjung Priuk. Resimen III TRI Sukabumi kembali ditugaskan menggagalkan rencana AFNEI. Sekutu kembali menggunakan jalur Sukabumi - Bandung, mereka menduga atau mungkin menganggap remeh jalur ini sudah “bersih dan aman”. Tetapi tanggal 10 Maret 1946 Konvoy Tentara Sekutu dari Batalyon Patiala (tentara sewaan berasal dari suku Patiala India) sore hari tepat di jalan raya Cipelang mereka mendapat serangan dari Batalyon II Resimen III TRI Sukabumi. Bagian ekor konvoi dihajar oleh Batalyon I. Ketika memasuki kota Sukabumi mereka mendapat serangan batalyon IV. Kejadian ini mirip dengan Perang Konvoi Pertama tiga bulan sebelumnya. Sekutu tidak mengambil pelajaran. Tanggal 11 Maret malam kembali gabungan pasukan Batalyon I , II, dan IV mengadakan serangan kepada Batalyon Patiala yang terisolasi di tengah kota Sukabumi. Mereka memadukan taktik “hit and run” dan “kirikumi” yaitu serangan yang dilakukan secara mendadak kemudian menghilang dan dilakukan secara rotasi oleh berbagai kompi yang dibantu laskar perjuangan dan rakyat. Pada waktu subuh serangan berakhir. Tanggal 12 Maret 1946 Markas Tentara Sekutu di Bogor mengirimkan balabantuan pasukan tank Squadron 13 Lancer yang dikawal Pasukan Grenadier.
                        


 Mereka tiba di Cikukulu Sukabumi sore hari dan mendapat serangan dari Batalyon I dan II. Akhirnya pasukan penolong ini minta tolong kepada pasukan yang ditolong. Sebagian pasukan Patiala dikirim untuk menolong Pasukan Grenadier, tetapi di tengah jalan mereka mendapat serangan lagi dari TRI. Bersamaan itu pula dari Markas Tentara Sekutu di Bandung mengirim Pasukan Rajputana Rifles. Batalyon III yang berkedudukan di Cianjur tidak membiarkan mereka melenggang percuma. Mereka dapat memasuki kota Sukabumi setelah melalui pertempuran berat dan babak belur yang juga diserang oleh kompi-kompi dari Batalyon IV. Setelah 4 satuan tidak berdaya Inggris mengirimkan kembali pasukan Brigade I dari markasnya di Bandung yang dipimpin Brigadier N.D. Wingrove tanggal 13 Maret 1946. Pasukan ini terdiri dari 400 kendaraan termasuk lapis baja dan artileri berat serta 2500 personil yang terdiri dari tentara Inggris dan tentara sewaan dari India). Brigade I tertahan di Ciranjang dan harus bermalam karena mendapat serangan hebat dari Batalyon IV pimpinan Kapten Anwar di jembatan Cisokan. Tanggal 13 Maret 1946 pukul 20.00 empat kesatuan Tentara Sekutu yang sudah berkonsolidasi di tengah kota Sukabumi kembali mendapat serangan kirikumi. Mereka dalam keadaan terjepit dan terkepung sulit melakukan balasan. Dr. Hasan sadikin yang menjadi kepala rumah sakit di Sukabumi melaporkan tidak ada pihak TRI maupun rakyat pejuang yang gugur. Hanya 12 orang saja yang luka ringan. Dini hari tanggal 14 Maret 1946 pasukan Brigade I Inggris melanjutkan perjalanan untuk membantu konvoi yang terkepung. Sepanjang perjalanan mereka mendapat serangan dari Batalyon III dan IV. Setelah 5 kesatuan itu dapat berkumpul kemudian meninggalkan kota Sukabumi menuju Bandung. Sepanjang perjalanan mereka mendapat gangguan dari penembak jitu Batalyon IV dan III Resimen III TRI. Empat hari empat malam sekutu menderita kekalahan beruntun, walaupun ditopang dengan persenjataan lengkap dan pengintai udara RAF. Jangan lupa mereka adalah tentara yang berpengalaman di berbagai medan tempur Perang Dunia II.

operasi trikora 1962

Operasi TRIKORA di cetuskan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat di alun-alun Utara yogyakarta. Trikora merupakan sebuah operasi yang bertujuan untuk mengembalikan wilayah Papua bagian barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Trikora muncul karna adanya kekecewaan dari pihak indonesia yang selalu gagal dalam perundingan dengan Belanda untuk mengembalikan irian barat yang secara sepihak diklaim sebagai salah satu provinsi kerajaan Belanda.
Sebelum di cetuskanya TRIKORA presiden sukarno pd thn 1960 memerintahkan jend. A.H. Nasution untuk mencari peralatan militer ke luar negeri, negara yang pertama dikunjungi adalah Amerika, namun menolaknya, lalu A.H. Nasution meminta bantuan pada uni sovyet dan berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dan peralatan tempur berupa : 41 Helikopter MI-4, 9 Helikopter MI-6, 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17 ,10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov, 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim ( lengkap dgn rudal AS-1 Kennel ), 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12 B dan 10 jenis C-130 Hercules buatan amerika. Dengan berhasilnya mendatangkan peralatan militer yang sebanyak itu, indonesia menjelma menjadi negara yang memiliki angkatan udara terkuat di bumi bagian selatan.
Setelah dicetuskanya operasi TRIKORA, Ir.sukarno membentuk komando MANDALA yang dikomandani oleh Mayjen. Suharto. Tugas dari komando MANDALA adalah : merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Untuk melakukan tugas tsb mayjen. Suharto menerapkan strategi Infiltrasi (penyusupan), Eksploitasi, dan Konsolidasi.
Gelar operasi infiltrasi dilakukan secara bertahap melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat-pesawat angkut berat AURI (TNI AU), sedangkan melalui jalur laut, ALRI (TNI AL) mengerahkan 3 kapal perang serta 2 Kapal selam. Pada tgl 15 januari 1962 terjadi insiden pertempuran dimana 3 kapal perang ALRI kepergok oleh kapal fregat belanda mengakibatkan tenggelamnya KRI Macan Tutul serta menewaskan Komodor Yos Sudarso, peristiwa ini dikenal dengan Pertempuran Laut Aru.
Setelah menggelar tahap Infiltrasi yang berlangsung hingga thn 1962, ALRI kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi pendaratan tersebut. Operasi ini sebagai pendukung dalam tahap Eksploitasi yang bertujuan untuk menyerang kekuatan belanda secara terbuka, dalam tahap ini ALRI juga mengerahkan 12 kapal selam serta kapal penjelajah KRI IRIAN, sedangkan AURI menerbangkan pesawat pembom TU-16 dilengkapi rudal AS 1-kennel yang siap menenggelamkan kapal induk Hr. Ms. Karel Doorman milik belanda.
kri-irian-tni-al.jpg
KRI IRIAN (Kapal penjelajah kelas Sverdlov)
tu-16-dan-as-1-kenel.jpg
Pesawat pembom jarak jauh TU-16
Melihat kekuatan militer indonesia yang sudah pada posisi mengepung pulau papua, Amerika selaku sekutu belanda mengusulkan untuk diadakanya perundingan dan mendesak belanda untuk segera menyerahkan papua barat pada indonesia, pada tgl 15 agustus 1962 diadakan perundingan di markas PBB di New York dan dikenal dengan PERJANJIAN NEW YORK yang isi pokoknya adalah "Penyerahan wilayah Papua Barat pada PBB (UNTEA) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia yang sebelumnya harus diadakan proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang diselenggarakan sebelum thn 1969". Untuk menghormati isi Perjanjian tsb Presiden Sukarno pd tgl 18 agustus 1962 memerintahkan untuk menarik mundur semua pasukan dari papua.
PEPERA diselenggarakan thn 1969, isi PEPERA berupa 2 pilihan yaitu :
  • Tetap bergabung dengan Indonesia
  • Memisahkan diri dari Indonesia
Dan hasilnya adalah Papua Barat tetap bergabung dengan Indonesia. Dengan demikian Papua Barat menjadi Provinsi ke-26 RI dan berganti nama menjadi IRIAN JAYA.